Repelita [Jakarta] - Polemik terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, hingga kini masih terus bergulir di ruang publik dan menyita atensi luas masyarakat.
Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Jimly Asshiddiqie, menyoroti fenomena tersebut dan meminta agar energi bangsa tidak habis terserap dalam perdebatan yang berkepanjangan.
ADVERTISEMENT
Ia menekankan bahwa sudah saatnya fokus dialihkan pada pembenahan sistem pemerintahan yang lebih substantif.
Kita selalu saja larut dalam kasus demi kasus yang tidak habis-habisnya, ujar Jimly, Rabu (15/7/2026).
Menurut Jimly, penyelesaian masalah fundamental negara hanya bisa dicapai melalui penataan sistem secara terpadu dan menyeluruh.
Namun, ia menilai langkah tersebut terkendala oleh pola pikir elite politik yang masih terjebak pada kepentingan jangka pendek.
Semua pejabat-politisi berpikirnya cenderung cuma untung-rugi dan menang-kalah transaksional, tuturnya.
Jimly menegaskan bahwa perbaikan tata kelola nasional harus menjadi inisiatif yang dimulai langsung oleh pemimpin tertinggi negara.
Sulit berharap akan ada perbaikan kalau tidak dimulai oleh RI-1, imbuhnya.
Di sisi lain, kubu Joko Widodo menyatakan kesiapan untuk menuntaskan polemik ini melalui jalur hukum yang sah di pengadilan.
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengonfirmasi bahwa kliennya berencana hadir langsung di persidangan untuk menunjukkan bukti ijazah asli.
Kemarin, perkemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi dan beliau menyatakan siap untuk hadir, ungkap Yakup.
Ia menyebut forum pengadilan merupakan ruang yang paling tepat untuk menguji validitas dokumen yang selama ini dipersoalkan.
Tentunya ini merupakan penghormatan beliau untuk dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid, tambahnya.
Yakup memaparkan bahwa pihaknya akan membawa dokumen lengkap mulai dari jenjang SD hingga pendidikan tinggi untuk menutup celah perdebatan.
Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi pihak yang mencoba mendiskreditkan dengan mempermasalahkan dokumen pendidikan pada jenjang yang lain.
Pak Jokowi ingin agar permasalahannya tuntas once and for all, tegas Yakup.
Saat ini, pihak kuasa hukum masih menunggu penetapan jadwal sidang dari majelis hakim untuk memasuki agenda pembuktian. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
