Repelita [Jakarta] - Pucuk pimpinan eksekutif tertinggi nasional mengungkapkan dinamika internal kabinet di mana sejumlah pembantunya kerap dilanda keraguan saat menghadapi proses pengadaan barang dan jasa yang bersinggungan dengan entitas berlatar belakang partai oposisi utama.
Pernyataan blak-blakan tersebut disampaikan langsung di hadapan sidang majelis legislatif sebagai bentuk penegasan bahwa roda pemerintahan pusat tidak boleh mengadopsi asas diskriminatif berdasarkan peta afiliasi politik kepartaian.
ADVERTISEMENT
Presiden membongkar kebiasaan jajaran menterinya yang sering meminta diskresi khusus terkait urusan pengadaan proyek dengan melontarkan kalimat “Menteri-menteri minta petunjuk, ‘Pak ini bagaimana ada proyek, ada tender tapi di belakangnya PDIP’. Ayok menteri-menteri, benar kan?” di atas podium parlemen.
Kepala negara memberikan garansi penuh bahwa ornamen politik di belakang korporasi swasta sama sekali tidak menjadi batu sandungan sepanjang operasional lelang berjalan secara akuntabel serta mematuhi koridor hukum yang berlaku.
Sikap netralitas birokrasi tersebut dipertegas presiden dengan membeberkan instruksi tertulisnya kepada jajaran kabinet berupa “Tapi apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia (PDIP) menang, menang saja. Jangan kita lihat latar belakangnya,” kepada seluruh peserta sidang.
Langkah inklusif ini diambil karena sang presiden memiliki memori historis personal berupa dukungan konkret di sektor komersial yang pernah diberikan oleh presiden ke-5 Republik Indonesia saat dirinya belum berada di lingkaran episentrum kekuasaan negara.
Kenangan masa lalu ketika berada di luar lingkaran pemerintahan tersebut dibuka secara transparan oleh presiden dengan menyatakan “Tenang saja, karena waktu saya tidak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Saya mau terbuka, saya tidak berkuasa waktu itu alias lontang-lantung,” dari podium utama.
Berdasarkan penuturannya, sang ketua umum partai berlambang banteng moncong putih tersebut dahulu pernah menerbitkan proteksi kebijakan agar hak kelola proyek yang dimenangkan korporasinya secara prosedural tidak diganggu gugat oleh pihak manapun.
Kebijakan adil dari sang mantan presiden wanita pertama di masa lampau itu diingat betul oleh kepala negara melalui kutipan “Ibu Megawati Soekarnoputri mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan,” di hadapan perwakilan rakyat.
Meneladani warisan fatsun politik tersebut, presiden berkomitmen penuh untuk mengaplikasikan prinsip kesetaraan hak yang sama bagi seluruh pelaku usaha nasional tanpa perlu mengintervensi aspek ideologi maupun baju kepartaian mereka.
Mantan panglima komando strategi itu mengakhiri pidatonya mengenai prinsip keadilan tender dengan menandaskan “Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan,” sebagai penutup amanat kenegaraan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
