Repelita Jakarta - Kalangan praktisi hukum mengingatkan masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menuding karya ilmiah jenjang strata satu mantan kepala negara sebagai dokumen fiktif.
Pihak penasihat hukum menegaskan bahwa otoritas yang paling berhak dan berkompeten memberikan penjelasan valid mengenai arsip kepustakaan kampus hanyalah pihak universitas terkait.
ADVERTISEMENT
Mas Roy tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan, dia bukan orang perpustakaan, ujar Ade Darmawan dalam sebuah diskusi publik, Selasa, 8 September 2026.
Ia menambahkan, pihak pengelola perpustakaan perguruan tinggi negeri di Yogyakarta tersebut memegang kendali penuh atas rekam jejak digital serta fisik penyimpanan dokumen akademik.
Yang mengetahui data secara spesifik adalah UGM, dan itu bagian perpustakaan, kapan diupload, kapan diterima, artinya apa, pada saat apa, momennya apa, ucapnya menjelaskan.
Lebih lanjut, ia melarang keras pihak mana pun, termasuk kalangan akademisi muda, menjadikan opini sepihak sebagai dasar kebenaran untuk menghakimi keaslian karya tulis ilmiah tersebut.
Adik-adik mahasiswa tidak boleh seolah-olah skripsi Pak Jokowi dinyatakan palsu, itu jangan berkesimpulan di situ adik-adik mahasiswa, tuturnya memperingatkan.
Pihaknya berpesan agar publik, khususnya generasi muda di kampus, tidak menjadikan pemaparan dari pihak yang bukan bidangnya sebagai acuan utama dalam menilai persoalan hukum.
Jangan dengarin Mas Roy, Mas Roy ini tidak bisa dijadikan acuan karena dia bukan orang perpustakaan, gak boleh dong, pungkasnya menegaskan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
