Repelita Jakarta - Isu perombakan kabinet kembali berembus kencang di lingkar kekuasaan, dan kali ini wacana tersebut bukan lagi sekadar spekulasi melainkan sinyal bahwa ada yang perlu dibenahi dalam tubuh pemerintahan Prabowo Subianto.
Analis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyebut perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat oleh pihak mana pun.
ADVERTISEMENT
Namun di sisi lain, masyarakat dianggap wajar menantikan kejelasan arah kebijakan kapan perombakan akan dilakukan dan siapa saja yang akan digantikan.
Presiden punya kewenangan penuh, tapi publik juga punya hak untuk mengetahui arah kebijakan ini, ujar Hendri dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 18 April 2026.
Menurutnya, ada tiga variabel utama yang menjadi dasar keputusan perombakan yaitu faktor subjektif berupa kedekatan atau suka dan tidak suka, penilaian objektif terhadap kinerja, serta pertimbangan politik terkait stabilitas kabinet.
Dari ketiga variabel tersebut, faktor politik kerap menjadi penentu paling dominan dalam setiap keputusan reshuffle yang pernah terjadi di Indonesia.
Namun sorotan tidak berhenti di sana karena Hensa, sapaan akrab Hendri, justru menyoroti persoalan yang lebih mendasar yaitu lemahnya pemahaman meritokrasi di kalangan pejabat.
Ia menilai masih banyak tokoh yang menduduki jabatan tanpa benar-benar menguasai bidang yang menjadi tanggung jawabnya sehari-hari.
Kalau tidak mampu di bidang itu, jangan ambil, yang menanggung dampaknya adalah rakyat, ujar Hendri dengan tegas.
Pernyataan itu mencerminkan realitas birokrasi yang kerap diisi oleh kompromi politik, bukan semata-mata berdasarkan kompetensi dan kapasitas individu.
Dalam sistem yang ideal, meritokrasi seharusnya menjadi fondasi utama di mana posisi ditentukan oleh kapasitas, bukan sekadar kedekatan atau kepentingan politik sesaat.
Hensa juga mengingatkan pentingnya kesadaran peran karena setiap pejabat harus memahami batas dan tanggung jawabnya agar kinerja pemerintahan berjalan selaras.
Tanpa kesadaran itu, kabinet hanya akan menjadi kumpulan individu yang berjalan tanpa arah yang jelas dan terukur.
Saat ditanya soal siapa yang berpotensi diganti, Hensa memilih bersikap realistis dan menegaskan bahwa hanya presiden yang memegang kunci penuh atas keputusan tersebut.
Di tengah tekanan publik dan tantangan ekonomi-politik yang terus bergerak, reshuffle kini bukan sekadar opsi melainkan kebutuhan yang tak terelakkan bagi pemerintahan.
Pertanyaannya tinggal satu, apakah perombakan nanti benar-benar akan memperkuat meritokrasi atau hanya sekadar menggeser nama tanpa mengubah cara kerja yang sudah berjalan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
