Repelita Teheran - Iran untuk pertama kalinya mengklaim telah mulai menerima pendapatan dari pungutan yang dikenakan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Wakil Ketua Parlemen Iran Hamidreza Haji Babaei mengumumkan bahwa pemasukan awal dari biaya transit tersebut sudah masuk ke rekening Bank Sentral Iran.
ADVERTISEMENT
“Pendapatan pertama dari biaya transit di Selat Hormuz telah disetorkan ke rekening Bank Sentral,” ujar Babaei dalam pernyataan yang dikutip oleh Tasnim News Agency pada Jumat (24/4/2026).
Pernyataan klaim Iran ini kemudian diperkuat oleh anggota parlemen Alireza Salimi yang menegaskan bahwa negaranya memang telah memulai kebijakan pemungutan biaya dari kapal-kapal yang melintasi selat strategis tersebut.
Menurut laporan Tasnim, besaran tarif pungutan yang dikenakan tidaklah seragam, melainkan berbeda-beda tergantung pada jenis kapal dan volume muatan yang diangkut.
Tingkat risiko yang ditimbulkan oleh setiap kapal juga menjadi salah satu faktor penentu besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada otoritas Iran.
Meskipun demikian, hingga saat ini pihak Iran belum merinci secara transparan jumlah kapal mana saja yang telah membayar pungutan tersebut.
Di tengah maraknya spekulasi yang menyebut bahwa pembayaran dilakukan menggunakan aset digital, Bank Sentral Iran akhirnya angkat bicara untuk membantah kabar tersebut.
Bank Sentral Iran menegaskan bahwa pendapatan yang diterima dari kapal-kapal yang melintas dibayarkan dalam bentuk cash currency atau uang tunai, bukan mata uang kripto.
Otoritas moneter Iran kembali menegaskan bahwa besaran pungutan atas kapal bervariasi tergantung pada jenis dan volume kargo serta tingkat risiko yang dibawa masing-masing kapal.
Langkah berani ini semakin mempertegas manuver Iran untuk memperkuat cengkeramannya atas Selat Hormuz yang merupakan jalur air paling vital di dunia.
Sebelumnya, beredar laporan bahwa kapal-kapal diwajibkan untuk mengatur pembayaran tarif di muka dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai otoritas yang berwenang.
Dalam pembayaran tersebut, Iran disebut-sebut juga membuka opsi pembayaran menggunakan yuan China sebagai salah satu opsi mata uang.
Wacana legislasi mengenai pungutan transit sendiri sebenarnya sudah mulai mencuat ke permukaan sejak bulan Maret lalu.
Kebijakan ini muncul di tengah situasi yang tidak menentu akibat terganggunya pelayaran melalui Selat Hormuz sejak perang AS-Israel melawan Iran pecah pada 28 Februari lalu.
Konflik besar tersebut telah mengguncang pasar energi global dan memunculkan kekhawatiran mendalam tentang dampak ekonomi yang berkepanjangan.
Meskipun Washington dan Teheran saat ini sedang berada dalam masa gencatan senjata sementara, ketegangan di kawasan masih terasa sangat kental.
Jika kebijakan pungutan ini terus diberlakukan secara konsisten, Iran bukan hanya akan memperoleh sumber pemasukan baru di tengah tekanan perang.
Lebih dari itu, Iran juga akan memperbesar leverage geopolitiknya atas jalur pelayaran yang dilalui oleh sekitar seperlima dari total pasokan minyak dunia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
