Berita, Nasional

Investigasi Bocor Alus Politik Ungkap Kejanggalan OTT Kepala Dinas PUPR Sumut dan Pergeseran Anggaran Bobby Nasution

Repelita.net

22 November 2026 17:45 WIB • 184 view

Investigasi Bocor Alus Politik Ungkap Kejanggalan OTT Kepala Dinas PUPR Sumut dan Pergeseran Anggaran Bobby Nasution
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Tim jurnalis investigasi dalam program Bocor Alus Politik membongkar sejumlah kejanggalan di balik operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara Topan Ginting serta jejaring kekuasaan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution pada Minggu, 22 November 2026.

ADVERTISEMENT

Ulasan investigasi mendalam yang ditayangkan melalui kanal YouTube tempovideochannel tersebut menyoroti adanya dugaan hilangnya satu orang yang diamankan serta praktik pengelolaan birokrasi dan proyek infrastruktur bermasalah di wilayah Sumatera Utara.

Dalam penelusuran tim Bocor Alus Politik, penangkapan Topan Ginting yang merupakan orang kepercayaan Bobby Nasution sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan ini diwarnai informasi bahwa sejatinya terdapat enam orang yang diamankan sebelum akhirnya hanya lima orang yang diumumkan ke publik.

"Tahu enggak yang di OTT itu sebetulnya yang diamankan itu enam orang tapi pas pengumuman itu lima orang, informasi itu perwira menengah polisi yang pernah menguasai suatu wilayah," ungkap salah satu pembawa acara dalam diskusi di kanal YouTube tempovideochannel tersebut.

Lebih lanjut, para jurnalis investigasi memaparkan bahwa operasi senyap terhadap proyek jalan di wilayah Sumatera Utara bagian selatan tersebut berawal dari celah kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto yang dimanfaatkan untuk menggeser pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa pembahasan transparan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"OTT itu berawal dari pergeseran informasi yang kami peroleh dari internal Pemprov, jadi kebijakannya Prabowo dicari celahnya oleh Bobby gitu, DPRD yang kita wawancara mereka cerita mengeluhkan nih kok Bobby ini enggak ada transparansinya bahas masalah anggaran enggak pernah sama DPRD," paparnya.

Selain persoalan pergeseran anggaran yang memicu munculnya proyek jalan secara mendadak, tim investigasi turut mengulas bagaimana jaringan orang dekat Bobby Nasution ditempatkan pada posisi strategis seperti Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah untuk mengendalikan rotasi serta menekan para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Inspektorat ini kita tahulah sebagai penyidik internalnya pemerintah provinsi jadi kalau misalnya ada masalah etika atau masalah terkait dengan korupsi ya itu dilihat inspektorat dulu nih, ini jadi alat ancaman informasi yang gua peroleh dari internal pemerintah provinsi juga jadi menjadi alat ancaman kepada kepala dinas-kepala dinas yang bermasalah yang akhirnya banyak yang nurut dan mengundurkan diri," jelasnya.

Tidak hanya membedah tata kelola birokrasi, diskusi tersebut juga mengungkit rekam jejak sejumlah proyek infrastruktur jumbo selama Bobby Nasution memimpin Kota Medan yang menuai kritik, mulai dari revitalisasi Lapangan Merdeka senilai lebih dari Rp600 miliar yang belum rampung meski telah diresmikan, proyek lampu pocong, hingga kolam retensi pengendali banjir.

"Banyak masalah mulai dari pembangunan revitalisasi Lapangan Merdeka yang anggarannya 600 miliar lebih, sampai sekarang kami reportase ke Lapangan Merdeka itu kan ternyata belum selesai kan masih dibangun sana sini padahal Bobby sudah meresmikan tanggal 20 Februari kemarin," ujar jurnalis dalam tayangan tersebut.

Pada bagian akhir perbincangan, tim Bocor Alus Politik menegaskan bahwa melesatnya karier politik Bobby Nasution yang didukung penuh oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo sejak Pemilihan Wali Kota Medan hingga Pemilihan Gubernur Sumatera Utara merupakan wujud nyata praktik politik dinasti yang merusak sistem meritokrasi pemerintahan.

"Mereka ini dinasti politik sudah jelas dan dinasti politik selalu dekat dengan yang namanya korupsi ya kan dan juga di situ ada penyalahgunaan kewenangan, apa yang dilakukan oleh Bobby itu sudah merusak sistem meritokrasi," pungkas tim Bocor Alus Politik menutup tayangan di kanal YouTube tempovideochannel tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung