Repelita Jakarta - Kebijakan alokasi anggaran fantastis untuk program makan bergizi kembali memicu perdebatan sengit di ruang publik setelah menuai kritik pedas dari tokoh senior.
Sorotan tajam tersebut diungkapkan melalui platform media sosial oleh akun @msaid_didu
ADVERTISEMENT
yang dibagikan pada tanggal 4 September 2026.
Dalam unggahan tersebut, tokoh kritikus itu mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran negara yang dialirkan untuk membiayai fasilitas dapur program terkait.
Sang tokoh menyematkan kutipan pemberitaan media nasional yang membahas kebijakan insentif finansial dengan melontarkan kalimat bernada sindiran keras.
Cuitan itu secara terbuka menuliskan kalimat bernada tanya kritis berbunyi: Perampokan halus uang rakyat masih diteruskan ????.
Kutipan berita yang disertakan dalam unggahan tersebut berasal dari tangkapan layar akun @kompascom
mengenai kepastian alokasi anggaran tambahan.
Informasi dalam berita tersebut menyebutkan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan insentif dapur MBG Rp 6 juta per hari masih berlaku, namun dengan penyesuaian skema.
Skema baru yang dirancang oleh instansi pemerintah tersebut nantinya akan disesuaikan secara proporsional dengan jumlah porsi makanan yang berhasil diproduksi.
Unggahan yang langsung menyedot ribuan tayangan tersebut seketika memancing berbagai respons kritis serta kecaman dari warganet di kolom balasan.
Salah satu tanggapan analitis disampaikan oleh akun @ping_thursday
yang menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari lembaga legislatif terhadap jalannya program pemerintah.
Pengguna akun tersebut menuliskan pandangan kritisnya secara panjang lebar mengenai relasi antara pengawas dan pelaksana kebijakan di parlemen.
Pernyataan warganet tersebut dituangkan secara utuh ke dalam tulisan berbunyi: LOGIKANYA: Pengawasan oleh @DPR_RI, pelaksana diduga berasal dari kalangan parpol yg menjadi rumah bagi para anggota legislatif.
Kritik lanjutan dari akun yang sama juga menekankan bahwa tugas kontrol publik seharusnya dijalankan secara optimal oleh para wakil rakyat di parlemen.
Cuitan itu ditutup dengan kalimat penegasan bernada saran berbunyi: MUSTAHIL: Marah2 bukan tugas kita, tapi tugas legislatif. Marahi kawan2 anda di legislatif itu lebih masuk akal.
Diskusi dan perdebatan di dunia maya ini terus menggelinding dengan menyoroti berbagai aspek pembiayaan negara yang dinilai membebani keuangan publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
Perampokan halus uang rakyat masih diteruskan ???? https://t.co/5asF4OCzLh
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) September 3, 2026
