Repelita [Jakarta] - Realisasi anggaran pendidikan pada 2025 tercatat hanya menyentuh angka 19,1 persen dari total belanja negara.
Capaian tersebut menegaskan bahwa pemerintah gagal memenuhi amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen bagi sektor pendidikan.
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat membeberkan berbagai kendala teknis yang menjadi hambatan utama dalam pemenuhan target mandatory spending tersebut.
Menanggapi hal itu, aktivis pendidikan Indra Charismiadji melontarkan kritik keras terhadap praktik narasi anggaran yang selama ini disampaikan pemerintah kepada publik.
Pemerintah akhirnya mengaku konstitusi sengaja dilanggar?, ujar Indra, Rabu (15/7/2026).
Indra menilai bahwa masyarakat selama ini telah diposisikan dalam ketidaktahuan terkait kondisi faktual alokasi dana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selama bertahun-tahun rakyat ditidurkan dengan narasi anggaran pendidikan 20 persen, tapi faktanya? Zonk, tegasnya.
Meski demikian, Indra memberikan apresiasi atas keberanian Purbaya Yudhi Sadewa yang telah mengungkap kondisi sebenarnya secara terbuka.
Kita wajib angkat topi untuk kejujuran Purbaya yang akhirnya berani blak-blakan membuka borok yang selama ini ditutupi, katanya.
Ia menganggap transparansi tersebut sebagai langkah langka yang patut dihargai di tengah minimnya keterbukaan informasi anggaran.
Jujur itu mahal, dan apresiasi penuh untuk transparansi yang langka ini, imbuhnya.
Namun, ia menegaskan bahwa pengakuan dari pemerintah saja tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi.
Tapi maaf, pengakuan saja tidak cukup ketika hak masa depan anak bangsa dan amanat UUD 1945 ditabrak begitu saja!, serunya.
Indra mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengejar visi Indonesia Emas jika kewajiban dasar konstitusional saja tidak dapat dipenuhi.
Bagaimana mungkin negara mau mencetak generasi emas kalau urusan mendasar seperti pemenuhan anggaran wajib (mandatory spending) saja dikorupsi oleh dalih kendala teknis, ujarnya.
Baginya, persoalan ini bukan sekadar urusan angka, melainkan indikasi adanya pembangkangan sistematis terhadap aturan tertinggi negara.
Ini bukan cuma soal angka, ini adalah pembangkangan konstitusi yang sistematis!, cetusnya.
Ia mendesak pemerintah agar segera melakukan pembenahan nyata sebelum terus menjual mimpi masa depan kepada rakyat.
Kejujuran ini harus jadi momentum tamparan keras bagi pemerintah. Segera benahi, atau stop jualan mimpi Indonesia Emas!, pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
