Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyikapi santai wacana pemakzulan dirinya dengan menyatakan tidak masalah dan silakan saja asalkan melalui aturan konstitusional yang berlaku di negara ini.
Di balik respons santai tersebut, sejarawan senior Prof Dr Anhar Gonggong mengungkap adanya bom waktu di balik skandal pencalonan Gibran Rakabuming Raka serta polemik program Makan Bergizi Gratis yang bisa memicu gejolak politik.
ADVERTISEMENT
Menurut Prof Anhar, proses impeachment terhadap Prabowo sebenarnya bisa saja terjadi mengingat adanya kelemahan mendasar pada pemerintahan saat ini yang dinilai mulai menunjukkan kecenderungan otoriter.
Ia menguraikan bahwa bom waktu utama berada pada status Wakil Presiden Gibran yang berada di posisi antara sah dan tidak sah karena proses pencalonannya dinilai tidak konstitusional.
“Faktanya, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu dipecat dari jabatannya (meski tetap menjadi anggota),” ungkap Prof Anhar melalui kanal Youtube Anhar Gonggong Official pada Sabtu (11/4/2026), merujuk pada kasus Anwar Usman yang diberhentikan akibat pelanggaran etik.
Prof Anhar menilai keputusan tersebut lebih banyak bernuansa etika daripada sekadar hukum semata, namun dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan sangat signifikan.
Selain skandal pencalonan Gibran, polemik program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan polisi dan tentara dalam pelaksanaannya juga menjadi bom waktu kedua yang memicu keresahan di masyarakat.
“Menurut saya, itu tidak patut. Tugas polisi dan tentara sudah jelas. Ngapain harus ikut-ikutan urusan makan gratis? Biarkan saja masyarakat yang mengelola,” tegas Anhar Gonggong.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam program sosial seperti ini bisa menimbulkan kesan pemaksaan dan memicu ketidakpuasan luas di tengah rakyat.
Meski demikian, Prof Anhar mengakui bahwa upaya impeachment terhadap Prabowo memerlukan pemikiran yang matang karena prosesnya rumit dan harus melalui DPR, MK, hingga MPR.
“Di situlah pertanyaannya: apakah MPR akan melakukan apa yang diinginkan pihak yang mengusulkan? Kita lihat saja nanti,” kata sejarawan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sudah terlalu sering mengalami gejolak politik berulang dan saatnya berhenti dari siklus ini meskipun ia tetap mengakui bahwa Prabowo terpilih secara sah.
“Mari kita berhenti dari siklus ini dan fokus membangun yang lebih baik,” pungkas Prof Anhar Gonggong.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
