Repelita Jakarta - Seorang praktisi hukum papan atas tanah air kembali melontarkan pernyataan menohok yang ditujukan kepada mantan kepala kementerian pendidikan dan kebudayaan nasional terkait nilai profesionalitas sebuah jasa hukum.
Melalui visualisasi pada platform digital pribadinya sang pengacara memamerkan sebuah lembar otentik hasil penelusuran finansial dari lembaga pengawas keuangan negara terkait proyek pengadaan perangkat komputer jinjing.
ADVERTISEMENT
Surat keterangan resmi tertanggal sembilan September dua ribu dua puluh lima tersebut dikirimkan secara khusus oleh biro penegakan hukum institusi pemeriksa keuangan pusat langsung ke alamat sang advokat.
“BPKP secara tertulis mengaku ke HPH, bahwa BPKP telah pernah mengadakan dua kali audit, tahun 2020 dan tahun 2021 atas pengadaan laptop Chromebook dan harganya tidak menemukan adanya hal-hal yang secara signifikan memengaruhi ketepatan harga,” tulis Hotman pada Selasa, 19 Mei 2026.
Melalui penayangan berkas tersebut dirinya mengklaim telah memiliki prediksi akurat mengenai dinamika hukum yang akan terjadi bahkan sejak dirinya masih mengemban amanah sebagai pendamping hukum sang mantan menteri.
“Pengacara itu harus mampu menerawang ke depan, yaitu tahu bakal ada audit baru BPKP!” tulisnya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Lebih lanjut sang ahli hukum menegaskan prinsip profesionalitas di mana kapabilitas serta hasil kerja seorang pendamping yudisial berbanding lurus dengan nilai kontrak atau biaya jasa yang dikeluarkan klien.
“Makanya siapkan dulu tandingannya jauh hari! Awas, pengacara berkualitas memang mahal!” pungkasnya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Sebelum momentum pamer dokumen tersebut bergulir dirinya juga sempat melayangkan protes keras lantaran dokumentasi audio visual masa lalunya terindikasi dimanfaatkan oleh pihak mantan klien untuk membentuk opini publik.
“Kenapa video-video saya waktu saya masih kuasa hukumnya Nadiem sekitar lima sampai enam bulan lalu dipakai untuk sekarang ini, menarik simpati publik,” kata Hotman pada Senin, 18 Mei 2026.
Salah satu materi rekaman yang dipersoalkan secara serius adalah momentum ketika dirinya berencana melakukan komunikasi langsung dengan kepala negara guna mengklarifikasi duduk perkara yang menjerat sang mantan menteri.
“Video saya waktu itu yang mau menghadap bertemu dengan Bapak Presiden untuk menerangkan kasusnya,” ujarnya pada Senin, 18 Mei 2026.
Namun dirinya sangat menyayangkan narasi sekunder yang sengaja diembuskan oleh tim publisitas mantan kliennya yang seolah-olah menggambarkan posisi dirinya berada pada poros konfrontasi dengan pimpinan tertinggi negara.
“Dan tim media Nadiem sekarang ini memakai istilah Hotman menantang Prabowo. Itu tidak benar. Saya tidak pernah menantang Prabowo,” tegasnya pada Senin, 18 Mei 2026.
Dirinya menjabarkan bahwa niatan komunikasi kala itu murni didasari hubungan kemitraan personal yang erat sekaligus sebagai representasi profesional hukum yang dipercaya memberikan masukan legalitas otentik bagi kliennya.
“Saya waktu itu minta ketemu sama beliau sebagai sahabat saya. Klien saya sangat percaya sama opini hukum saya,” lanjut Hotman pada Senin, 18 Mei 2026.
Mengakhiri keterangannya sang pengacara menegaskan batasan formal bahwa jalinan kerja sama hukum telah berakhir sehingga segala bentuk eksploitasi dokumentasi lama harus segera dihentikan demi asas keadilan.
“Tim media jangan pakai video itu lagi dong. Aku kan bukan kuasa hukumnya lagi,” tandasnya pada Senin, 18 Mei 2026.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
