Repelita [Jakarta] - Pengamat akademik senior melontarkan kritik keras terhadap orientasi kebijakan kepala negara yang gemar merintis program anyar ketimbang memperbaiki sistem lama.
Langkah pemerintah tersebut dinilai memunculkan kesan seolah-olah seluruh infrastruktur pelayanan publik yang telah berjalan selama ini tidak lagi memadai.
ADVERTISEMENT
Alih-alih melakukan perbaikan mendasar pada instansi yang ada, rezim berkuasa justru sibuk mendirikan lembaga tandingan.
"Presiden Prabowo kok seperti orang gak sadar, bikin Negara dalam Negara," ujar Henri dikutip fajar.co.id, Senin (27/7/2026).
Pembangunan fasilitas pendidikan tinggi baru dinilai mubazir mengingat ribuan kampus serupa telah tersebar luas di berbagai penjuru nusantara.
"Di Indonesia sudah ada ribuan Universitas, termasuk ratusan Universitas Negeri, tapi dia masih bikin 10 universitas baru," ucapnya.
Kebijakan serupa juga diterapkan pada sektor perkoperasian serta pembangunan fasilitas belajar tingkat dasar yang jumlahnya sudah melimpah.
"Sudah ribuan Koperasi Unit Desa di seluruh Indonesia, tapi masih bikin ribuan koperasi Baru," tukasnya.
"Sudah puluhan ribu Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, tapi tetap saja bikin Sekolah Baru, Sekolah Rakyat," imbuhnya.
Keinginan kuat membentuk wadah baru tanpa memperkuat fondasi eksisting dikhawatirkan menabrak berbagai aturan hukum yang berlaku.
"Sepertinya apapun di luar buatannya atau miliknya itu tidak baik," Henri menuturkan.
"Prabowo tidak mendahulukan memperbaiki dan membenahi yang sudah ada, tapi inginnya membuat lembaga baru yang sebelumnya sudah ada," tambahnya.
"Malah apa yang dilakukan berpotensi melanggar regulasi. Jadi sebenarnya Prabowo itu presiden mana sih?," timpalnya.
Ironisnya, keengganan melakukan pembenahan juga terlihat dari dipertahankannya sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum serta kementerian warisan rezim terdahulu.
"Ironisnya, di waktu yang sama, dia seolah gak bisa milih Kapolri baru. Gak bisa milih Panglima TNI baru, Jaksa Agung baru dan gak bisa nunjuk menteri menteri baru, yang menggantikan orang orang lama Jokowi," sesalnya.
"Padahal pembaharuan di sektor sektor penting yang bermasalah tersebut begitu banyak disuarakan publik," jelasnya.
"Namun persoalan persoalan ini tetap saja tidak ada pembaharuan atau perubahan yang baik," sambung dia.
"Apakah karena mampet di persoalan itu, lalu keinginan pembaruan justru disalurkan pada hal hal baru yang sebenarnya tidak dibutuhkan? Aneh banget cara kerja dan pemikiran Presiden kita satu ini," timpalnya.
"Makanya saya setuju dengan pendapat Profesor Hikmawanto dari Univeritas Indonesia ini," kuncinya.
Dukungan penuh diberikan kepada sesama guru besar perguruan tinggi negeri terkemuka yang sepemikiran mengenai karut-marut tata kelola pemerintahan (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
