[HEBOH] Said Didu Pertanyakan Kejelasan Anggaran Perjalanan Luar Negeri Presiden yang Diklaim Pakai Dana Pribadi

Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam dialamatkan kepada klaim pendanaan rombongan dinas kepresidenan ke luar negeri yang disebut-sebut memakai dana pribadi.

Mantan petinggi badan usaha milik negara sekaligus pengamat urusan publik memberikan catatan kritis mengenai hal tersebut.

Melalui pernyataan tertulis pada saluran media sosial X, ada dua poin mendasar yang dinilai memerlukan kejelasan lebih mendalam.

Sesuai regulasi hukum yang berlaku, segala bentuk akomodasi pejabat dalam rangka penugasan resmi wajib ditanggung penuh oleh kas negara.

"Biaya pejabat negara terhadap tugas negara harus bersumber dari APBN. Ini penting agar pejabat tidak 'berkreasi' melakukan kegiatan lain di luar tugas negara," tulis Said Didu, Selasa (2/6/2026).

Dirinya juga mempertanyakan efektivitas skema alokasi pagu operasional tahunan pemimpin negara yang menganut sistem pembayaran sekaligus.

Apabila terjadi situasi minus anggaran hingga kepala negara harus merogoh dompet sendiri, maka kondisi riil keuangan internal menjadi tanda tanya.

"Dalam APBN, total biaya operasional Presiden diberikan dalam bentuk total anggaran setahun (lumpsum), bukan per kegiatan. Jika Setkab menyatakan kekurangan anggaran APBN ditanggung oleh Presiden secara pribadi, apakah artinya dana operasional Presiden selama 2026 sudah habis, padahal masih memasuki bulan Juni?" ujarnya.

Polemik pembiayaan agenda internasional ini pun memicu perdebatan hangat di ruang publik mengenai transparansi pengelolaan keuangan negara.

Sebelumnya, tanggapan atas keberatan jalannya arah diplomasi dari pakar hubungan internasional sempat diutarakan oleh pihak istana.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai tolok ukur kesuksesan lawatan global tidak boleh hanya dilihat dari kesan luar yang berkembang.

“Diplomasi harus diukur dari hasil dan manfaat konkret bagi kepentingan nasional, bukan semata-mata dari persepsi atau penilaian di permukaan,” kata Teddy melalui siaran resmi Seskab RI.

Pernyataan dari pembantu presiden tersebut dikeluarkan demi menangkis poin-poin kritik seputar agenda luar negeri yang dinilai terlalu masif.

Teddy menguraikan sejumlah argumen normatif serta kalkulasi strategis di balik perjalanan lintas negara yang dilakukan dalam kurun waktu belakangan.

Sejumlah capaian di bidang kemitraan strategis diklaim telah berhasil diraih berkat pendekatan intensif kepala negara dengan pemimpin dunia.

Meski begitu, jajaran pemerintahan menegaskan tetap membuka ruang evaluasi yang lebar bagi setiap masukan dari elemen masyarakat.

Namun para pengkritik diingatkan agar tetap bersandar pada data akurat serta menghargai dedikasi para diplomat di kancah internasional.

“Pemerintah selalu terbuka terhadap kritik dan masukan. Tetapi kritik juga perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak mengaburkan fakta serta kerja nyata yang sedang dilakukan untuk membawa kepentingan Indonesia di panggung global,” ujarnya.

Pihak Sekretariat Kabinet berharap peninjauan hasil diplomasi ke depan bisa berjalan lebih objektif dari berbagai sektor perekonomian dan investasi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok