[HEBOH] Profesor NTU sebut proyek IKN berpotensi jadi monumen dosa politik Jokowi dan kegagalan ambisi personal

Repelita [Jakarta] - Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang digadang-gadang sebagai legacy monumental dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo menuai analisis tajam dari akademisi sosiologi Nanyang Technological University Singapura Prof Sulfikar Amir.

Pakar sosiologi tersebut menilai megaproyek ambisius di Kalimantan Timur itu justru berpotensi menjadi simbol kegagalan politik serta cerminan kemunduran tata kelola pemerintahan di penghujung masa jabatan kepemimpinan terdahulu.

Dalam ulasannya, Sulfikar mengkritisi pergeseran watak kekuasaan serta gaya kepemimpinan Jokowi yang dinilai mengalami penurunan drastis pada periode kedua masa pemerintahannya.

Erosi meritokrasi menjadi catatan utama di mana penempatan pejabat strategis tidak lagi berpatokan pada kompetensi dan keahlian teknis melainkan lebih mengedepankan faktor loyalitas politik semata.

Pengabaian aspek teknokrasi juga terlihat dari penetapan berbagai proyek infrastruktur berskala besar yang digulirkan tanpa perhitungan rasional yang matang terhadap kemampuan fiskal maupun keberlanjutan APBN.

Contoh konkret terlihat pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta pemindahan IKN yang dinilai dipaksakan demi mengejar prestise ketimbang analisis risiko komprehensif.

Skema kereta cepat yang semula dijanjikan berkonsep murni bisnis ke bisnis pada akhirnya membebani anggaran negara akibat penggelembungan biaya dan tanggungan utang.

Sulfikar turut menyoroti kemunculan dinamika epistemonofobia, yakni kecenderungan psikologis penguasa yang merasa tidak nyaman berada di sekitar figur kritis dan berpengetahuan tinggi.

Pada awal periode kepemimpinan, sosok pakar independen sempat dirangkul namun perlahan disingkirkan dan digantikan oleh pihak yang siap patuh tanpa memberikan sanggahan.

Kritik berbasis data kerap dipandang sebagai pengganggu stabilitas kekuasaan, sementara instrumen hukum dan birokrasi dimanfaatkan demi memuluskan tujuan politik lewat prinsip tujuan membenarkan cara.

Lolosnya berbagai kebijakan strategis berisiko tinggi tersebut tidak lepas dari lumpuhnya fungsi pengawasan DPR yang terkooptasi dalam koalisi gemuk eksekutif.

Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme saling kontrol tidak berfungsi optimal dalam menguji kelaikan rancangan pembangunan nasional.

Alhasil, proyek pemindahan ibu kota yang belum rampung beserta beban utang yang menumpuk kini menjadi warisan persoalan rumit yang harus ditanggung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan IKN yang menyerap anggaran ratusan triliun rupiah itu pun memicu pertanyaan mendasar mengenai tujuan utamanya, apakah dirancang demi masa depan bangsa atau sebatas pemenuhan ambisi personal.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok