Berita, Nasional

[HEBOH] DPR Dinilai Tak Akan Berani Memakzulkan Gibran Karena Fraksi Parlemen Tersandera Masalah Hukum

Repelita.net

08 October 2026 13:25 WIB • 121 view

[HEBOH] DPR Dinilai Tak Akan Berani Memakzulkan Gibran Karena Fraksi Parlemen Tersandera Masalah Hukum
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Dinamika politik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan berkas syarat pencalonan wakil presiden terus memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan di media digital.

Salah satu analisis kritis mengenai peta kekuatan politik di parlemen serta kebijakan lingkungan pemerintah baru-baru ini disampaikan oleh seorang pengamat di platform komunikasi.

ADVERTISEMENT

Pernyataan tajam mengenai situasi pemerintahan tersebut diunggah oleh akun @giginpraginanto pada tanggal 8 Oktober 2026.

Melalui serangkaian takarir digitalnya, ia memberikan penilaian sinis terhadap lembaga legislatif terkait isu pemakzulan pemimpin negara.

Ia menyatakan, DPR gak akan berani memakzulkan Gibran karena hampir semua fraksi tersandera oleh berbagai masalah hukum termasuk ijazah gaib dan bisnis ilegal.

Selain menyoroti sikap parlemen, ia juga memberikan kritikan pedas terhadap keabsahan rekam jejak akademis milik sang wakil presiden.

Dalam unggahannya, ia menuliskan, Di negara maju ke murid jenius pujyanjalan pintas dari SD sampai perguruan tinggi. Ijazah tidak diperlukan karena telah terbukti dari prestasi akademik sampai test psikologi. Letak 'kejeniusan' Gibran berada di tangan bapaknya.

Lebih lanjut, ia melayangkan sindiran keras terhadap beberapa tokoh yang dinilai publik mulai melunak setelah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.

Ia berpendapat, Begitu masuk kandang semua menjadi sama. Patuh kepada pemilik kandang. Ada yang seperti Rocky, pura-pura masih merdeka dengan mengembik seperti kambing.

Ia juga menambahkan penilaian pribadinya terkait komitmen perubahan dari figur tersebut dengan menuliskan, Rocky mengaku mau melakukan perbaikan dari dalam tapi sebelum dilantik pun dia sudah membusuk.

Tidak hanya sektor politik dan hukum saja, sorotan tajam juga diarahkan kepada kebijakan pemeliharaan lingkungan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengkritik prioritas pengadaan aparatur ketimbang penyediaan perangkat teknologi mutakhir untuk mengatasi bencana kebakaran di kawasan hutan.

Dalam unggahan penutupnya, ia menyatakan, Bukannya memborong peralatan canggih yang ampuh mencegah dan memadamkan kebakaran hutan, sekaligus memonitor kebusukan pemilik konsesi, Prabowo mau merekrut 21 ribu polisi hutan yang gagah berani menangkapi petani gurem, nenek-nenek pemungut ranting dan hal remeh-temeh lainnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok












TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung