Repelita Jakarta - Pemerintah berencana mendistribusikan perangkat telepon seluler kepada warga guna mengakselerasi program digitalisasi transaksi serta perluasan jangkauan perbankan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam perhelatan Peluncuran Pasar Renewable Energy Certificate dan Sinergi Ekosistem Pasar Derivatif di Jakarta pada Rabu, 9 Juli 2025.
ADVERTISEMENT
Langkah terobosan ini dirancang bersamaan dengan transformasi mekanisme penyaluran bantuan sosial dari bentuk tunai menuju sistem keuangan digital berbasis aplikasi.
Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo memaparkan bahwa porsi masyarakat yang belum terjangkau akses perbankan formal di tanah air masih sangat signifikan.
“Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30 persen dari populasi kita tidak memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan,” kata Hashim.
Guna mengatasi persoalan restriksi finansial tersebut, pihak otoritas telah menunjuk dua lembaga perbankan BUMN, yakni Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, untuk memfasilitasi pembukaan rekening secara masif.
Biaya administrasi registrasi awal yang semula dipatok sebesar Rp 50.000 kini dipastikan bakal digratiskan penuh bagi seluruh calon nasabah baru.
Proses digitalisasi tersebut akan ditopang dengan pembagian perangkat telepon seluler agar setiap warga penerima manfaat dapat mengoperasikan akun perbankan digital mereka secara mandiri.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing,” ujar Hashim.
Integrasi transaksi elektronik ini ditargetkan mampu melacak aktivitas ekonomi informal yang selama ini luput dari pencatatan sistem keuangan resmi.
Pemerintah memproyeksikan perluasan basis transaksi digital mampu memacu peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto yang saat ini tertahan di angka 12 persen menuju target 18 persen.
Meskipun arah kebijakan digitalisasi telah dipaparkan, rincian mengenai jadwal implementasi, besaran alokasi anggaran, kuota unit gawai, serta petunjuk teknis penyaluran bansos digital tersebut masih menunggu pengumuman resmi lebih lanjut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
