Repelita [Jakarta] - Kritik tajam dilontarkan oleh pemimpin spiritual Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab menanggapi pandangan Mahfud MD perihal minimnya ormas Islam yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Pernyataan sang tokoh agama tersebut mengungkit kembali kebijakan pembubaran organisasi masyarakat yang dulunya dieksekusi ketika Mahfud masih menduduki kursi menteri koordinator.
ADVERTISEMENT
"Ada satu mantan Menko Polkam, wah sekarang teriak. Apa dia bilang? Sekarang ini di Indonesia gak ada organisasi yang Amar Ma'ruf Nahi Munkar," ujar Habib Rizieq dikutip fajar.co.id, Jumat (24/7/2026).
Pihaknya mempertanyakan logika kritikan tersebut mengingat ormas yang selama ini vokal melakukan pencegahan kemungkaran justru dibredel oleh rezim tempat sang profesor bernaung dahulu.
"Nah kan lu yang bubarin, yang bubarin dia organisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yaitu FPI, Front Pembela Islam," tukasnya.
Tindakan melontarkan kritik setelah kehilangan jabatan dinilai sebagai upaya mencari panggung kehormatan semu di hadapan publik luas.
"Kenapa sekarang dia datang mau jadi pahlawan kesiangan. Jangan, jangan ngikutin," sebutnya.
Massa pengikut diingatkan agar tidak mudah terpengaruh oleh retorika para tokoh politik yang kerap bersikap plintat-plintut demi kepentingan kekuasaan semata.
"Ini pejabat-pejabat begini jangan diikutin, sudara. Jangan, dia karena gak dapet kursi aja dia lagi marah-marah," timpalnya.
Kecaman bernada keras bahkan dialamatkan kepada karakter sang mantan pejabat yang dinilai bakal menjilat pihak berkuasa apabila kembali mendapatkan posisi empuk.
"Besok kalau jadi kursi sama dia jadi iblis juga, sudara. Karena udah terbukti kemarin dia jadi iblis kok, yang bubarin FPI sebagai organisasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu salah satunya kan Menko Polkam, sudara," Habib Rizieq menuturkan.
"Kan dia Menko Polkamnya. Kenapa sekarang pakai teriak-teriak tidak ada ormas yang Nahi Munkar," tambahnya.
Sebelumnya, sang akademisi hukum sempat menyoroti kevakuman peran lembaga keagamaan dalam menyuarakan koreksi kebijakan kepada pemerintah yang sedang berkuasa.
"Nah, persoalannya sekarang. Ormas-ormas Islam itu tidak mau bernahi mungkar," ucap Mahfud saat itu.
Urgensi penegakan nilai kebaikan dinilai tidak cukup hanya dengan seruan moral melainkan harus diimbangi dengan keberanian mencegah segala bentuk ketidakadilan.
"Perjuangan itu kan ada dua. Amar ma'ruf, memberi nasihatnya, dan nahi mungkar. Mencegah ke mungkar," lanjutnya.
Ruang kritik terhadap penguasa saat ini justru lebih banyak disuarakan melalui siniar digital ketimbang mimbar resmi organisasi kemasyarakatan mapan.
"Nahi mungkarnya tidak ada semuanya memuji-muji. Lalu dapat tambang gitu," bebernya.
Suara kritis para ulama dinilai telah meredup akibat terjebak dalam arus pujian dan kompromi politik praktis dengan penguasa.
"Amar ma'ruf, semua ini bagus, harus begini, begini. Ulamanya diem coba. Mana coba? Saya ingin tahu. Mana ulama sekarang yang nahi mungkar? Ormas. Tidak ada," sambung dia.
Alternatif wadah koreksi publik saat ini terpusat pada konten siaran siniar yang dinilai lebih berani menyoroti kebijakan menyimpang pemerintah.
"Yang banyak nahi mungkarnya itu malah podcast. Itu nahi mungkar itu. Ormas mana? Saya ingin tahu. Apa nahi mungkarnya sekarang? NU, Muhammadiyah dan lain-lain. MUI. Tidak ada," terangnya.
Inkonsistensi sikap para tokoh yang kerap melunak usai mendapat panggilan kekuasaan turut disayangkan oleh sang mantan pejabat tinggi negara.
"Semuanya yang baik-baik. Begini, Pak. Sebaiknya gini, Pak. Pak, ini salah. Mana bilang, ngatakan gitu. Sehari ngatakan salah, begitu dipanggil. Besok benar, Pak," tandasnya (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
