Repelita Jakarta - Keabsahan berkas riwayat pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi objek sorotan tajam bagi jajaran fungsionaris partai politik.
ADVERTISEMENT
Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, menilai bahwa seluruh klaim seputar kepemilikan dokumen kelulusan tingkat sekolah menengah atas milik sang Wapres sejauh ini belum memiliki landasan kuat.
Dirinya berargumen bahwa pembuktian yang disodorkan kepada khalayak selama ini murni hanya bertumpu pada lembar Surat Keterangan serta publikasi rilis media cetak.
Ia menyayangkan ketiadaan itikad untuk memperlihatkan wujud fisik dari dokumen otentik tersebut secara langsung di hadapan publik nasional.
Menurut pandangannya, ketidakpastian serta keraguan di tengah lapisan masyarakat luas akan terus bergulir tanpa ada titik temu selama bukti konkrit kelulusan itu tidak dibuka secara transparan.
Sang politisi kemudian menguliti dua landasan rujukan utama yang selama ini kerap dijadikan tameng pembenaran oleh pihak pendukung mantan Wali Kota Solo tersebut.
Poin pertama merujuk pada regulasi Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Nomor 9149 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh kementerian terkait.
Adapun poin kedua menyasar pada peredaran rilis berita dari institusi MDIS Singapura tertanggal 1 Oktober 2025 yang mengonfirmasi bahwa Gibran telah menuntaskan program Advanced Diploma.
Kendati demikian, ia memberikan catatan kritis bahwa kualifikasi akademik Advanced Diploma sejatinya merupakan tingkat pendidikan tinggi yang setara dengan jenjang kelulusan Diploma 3.
Atas dasar pertimbangan tersebut, berkas itu dinilai tidak memiliki korelasi hukum yang relevan apabila dipaksakan sebagai subtitusi dari pemenuhan syarat kelulusan sekolah menengah atas.
"Adakah dokumen asli ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan dipamerkan? Tidak ada. Hanya Surat Keterangan dan rilis media itu," ujar Guntur di akun Instagramnya, dikutip Kamis (15/10).
Lebih jauh, dirinya mengaitkan polemik ini dengan kemunculan figur pengamat pendidikan, Ina Liem, yang sempat dihadirkan ke ruang publik untuk mengklarifikasi sistem studi luar negeri sang Wapres.
Ia mengkalkulasi bahwa argumen teknis yang dipaparkan oleh sang ahli justru memberikan dampak bumerang yang merugikan posisi pembelaan kubu istana.
Sebab, poin-poin penjelasan dari sang pakar dinilai bertolak belakang dengan isi Surat Keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
"Mendatangkan ahli, yakni Ina Liem, tetapi ahlinya malah membantah Surat Keterangan Gibran yang dikeluarkan Kemendikbud. Ahli dari pihaknya tetapi membongkar pertahanannya sendiri, alias gol bunuh diri," cetusnya disertai emoticon tertawa.
Fungsionaris partai berlambang banteng ini menegaskan bahwa gelombang tuntutan warga agar berkas kelulusan sang pejabat dibuka secara benderang merupakan hal lumrah dalam iklim demokrasi.
Aksi pengawasan dari masyarakat tersebut dinilai lahir dari adanya kekhawatiran kolektif terhadap indikasi manipulasi data publik serta penyalahgunaan wewenang oleh elite kekuasaan.
Ia menarik konklusi bahwa sepanjang lembar ijazah otentik belum pernah ditunjukkan secara kasat mata, maka segala bentuk skeptisisme dan kritik dari publik tidak dapat divonis sebagai tindakan fitnah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
