Repelita Jakarta - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli menduga kuat adanya keterlibatan aktor politik di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
Ia menolak keras pandangan yang menyebut bahwa aksi penyadapan tersebut semata-mata dilakukan untuk memenuhi kepentingan pribadi pucuk pimpinan kepolisian.
Menurut Guntur Romli, sangat tidak masuk akal apabila seorang pejabat tinggi kepolisian nekat mengumpulkan rekaman percakapan rahasia kepala negaranya sendiri hanya sebagai koleksi pribadi.
Terlebih lagi, operasi intersepsi tersebut dikabarkan menyasar lebih dari 6.000 nomor telepon yang mencakup presiden, jajaran menteri, tokoh politik, pekerja media, hingga kalangan pengusaha.
Guntur menilai skala operasi yang sangat masif serta tahapan pelaksanaannya yang tersusun rapi menjadi bukti kuat adanya agenda politik besar.
"Untuk apa seorang Kapolri menikmati isi percakapan presidennya sendiri? Seperti hobi mengoleksi rahasia negara. Ini bukan analisis. Ini menghina akal sehat publik," ujar Guntur, Jumat (20/11/2026).
Ia mengungkapkan bahwa jaringan penyadapan tersebut dijalankan melalui lima tahapan terstruktur, mulai dari penerbitan perintah operasi hingga proses penghapusan jejak data.
"Lebih dari 6.000 nomor disadap, mulai dari presiden, menteri, tokoh politik, sampai media dan pengusaha, operasinya rapi lima tahap," tukasnya.
Bahkan, seluruh dokumen hasil penyadapan tersebut dilaporkan dicetak di atas kertas dan dikirimkan menggunakan jasa kurir guna menghindari pelacakan jejak digital.
"Dari perintah sampai penghapusan data, hasilnya bahkan disebutkan dicetak dan dibawa kurir supaya tidak meninggalkan jejak digital," ucap dia.
"Orang yang sekadar iseng tidak bekerja serapi dan serahasia itu. Ini operasi politik titik," imbuhnya.
Di sisi lain, Guntur turut menyoroti pernyataan Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI yang menyebut Listyo Sigit sebagai pengguna akhir atau end user dari hasil penyadapan tersebut.
Ia berpandangan bahwa status pengguna akhir tersebut tidak bisa langsung diartikan bahwa proses penyidikan aparat penegak hukum hanya akan berhenti pada sosok mantan Kapolri.
Guntur menduga institusi kepolisian tengah mengatur ritme penyelidikan agar kasus ini tidak melebar ke pihak lain sebelum momentum pergantian wakil presiden pada bulan Desember mendatang.
"Lalu bagaimana memaknai pernyataan Kapolri di Komisi 3 DPR bahwa Listyo Sigit adalah end user? Listyo Sigit disebut end user lebih dulu bukan karena penyidikan berhenti di situ, melainkan karena masih ada momen pergantian wakil presiden pada bulan Desember," Guntur menuturkan.
"Polri seperti menahan diri agar kasus ini tidak merembet ke mana-mana sebelum waktunya," tambahnya.
"Jadi Listyo Sigit dulu yang disebut, bukan Listyo Sigit saja," timpalnya.
Lebih jauh, Guntur berargumen bahwa sebagai aparat penegak hukum, Listyo Sigit bukanlah politikus yang mempunyai partai politik, basis massa, maupun kepentingan elektoral dalam pemilu untuk memanfaatkan rahasia negara tersebut.
"Logikanya sederhana. Menyadap presiden adalah kejahatan politik karena hasilnya hanya berguna bagi orang yang sedang bermain kekuasaan," bebernya.
"Listyo Sigit bukan orang politik. Ia tidak punya partai politik, tidak punya basis massa dan tidak punya panggung kekuasaan untuk diperebutkan di pemilu," terangnya.
"Untuk apa seorang polisi tahu isi percakapan presiden kalau bukan untuk diserahkan kepada orang yang memang membutuhkannya," tegasnya.
Ia pun mengaitkan alur pengiriman dokumen sadapan tersebut dengan pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut berkas hasil intersepsi sampai ke Solo, serta sindiran politikus Akbar Faizal mengenai kurir dari Boyolali.
"Prof Mahfud sudah bilang hasil sadapan itu sampai ke Solo. Akbar Faizal sudah menyapa kurir Boyolali. Setiap pion punya pemain dan setiap wayang punya dalang," tandasnya.
Menutup keterangannya, Guntur meyakini bahwa penyidik perlu menelusuri pihak yang berada di balik layar dan menerima langsung berkas cetakan hasil penyadapan kepala negara tersebut.
"Listyo Sigit mungkin end user di atas kertas tapi di atas Listyo Sigit masih ada orang yang menunggu kertas dokumen hasil penyadapan itu," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok