Berita, Nasional

Gibran Mundur Bukan Berarti Bebas Hukum: Dari Suket Pendidikan, Dugaan Nepotisme, hingga Kontroversi Fufufafa, Saatnya Mempertanggungjawabkan Semua Persoalan Hukum

Repelita.net

18 November 2026 13:57 WIB • 41 view

Gibran Mundur Bukan Berarti Bebas Hukum: Dari Suket Pendidikan, Dugaan Nepotisme, hingga Kontroversi Fufufafa, Saatnya Mempertanggungjawabkan Semua Persoalan Hukum
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Pemerhati kebijakan publik sekaligus Sekretaris Jenderal FTA Syafril Sjofyan menegaskan bahwa keputusan mundur Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada 12 November 2026 tidak otomatis menggugurkan seluruh persoalan hukum yang pernah menyeret namanya.

Dalam tulisannya yang dirilis di Bandung pada 18 November 2026, Syafril memandang momen pengunduran diri tersebut justru harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran yang belum selesai diproses secara transparan.

ADVERTISEMENT

Menurut Syafril, prinsip dasar dalam negara hukum menetapkan bahwa meninggalkan jabatan publik tidak menghapuskan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang terjadi pada masa sebelumnya.

Ia mempertanyakan komitmen penegak hukum dalam memproses mantan orang nomor dua di Indonesia tersebut secara terbuka serta setara dengan warga negara biasa tanpa adanya upaya mengubur perkara yang masih menggantung.

Suket Pendidikan, Persoalan yang Berpotensi Masuk Ranah Pidana

Salah satu sorotan utama yang disampaikannya adalah persoalan keabsahan Surat Keterangan atau Suket penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan sebagai syarat administrasi pencalonan pada Pilpres 2024 lalu.

Perkara ini telah bergulir ke ranah pidana setelah Aliansi Rakyat Menggugat melaporkan dugaan pemalsuan dokumen dan pemberian keterangan palsu tersebut ke Bareskrim Polri pada 7 Oktober 2026.

Langkah pelaporan itu menguat setelah Mahkamah Agung menerbitkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Kemendikbudristek Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran tidak sah secara hukum.

Sebelum putusan kasasi tersebut keluar, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan sengketa hasil pemilihan umum pada Oktober 2026 juga mencatat bahwa majelis tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah setara SMA milik Gibran.

Syafril menilai dua fakta hukum dari lembaga peradilan tertinggi tersebut wajib ditindaklanjuti penyidik dengan menelusuri proses penerbitan, pihak yang bertanggung jawab, hingga unsur kesengajaan dalam penggunaan dokumen tidak sah itu.

Pengujian unsur pidana atas penggunaan dokumen bermasalah tersebut dapat merujuk pada Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Syafril menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar urusan ijazah semata, melainkan menyangkut integritas persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan tanpa adanya perlakuan istimewa.

Laporan Ubedilah Badrun, Dugaan KKN dan TPPU yang Belum Tuntas

Persoalan kedua yang kembali diungkit adalah laporan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 10 Januari 2022 yang menyeret nama Gibran beserta adiknya, Kaesang Pangarep.

Laporan tersebut menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan relasi bisnis dan aliran investasi pada perusahaan keduanya melalui jaringan PT BMH dan kelompok usaha PT SM.

Meski aduan telah diterima dan ditelaah sejak lama, Syafril menyebut publik masih mempertanyakan keberanian serta independensi komisi antirasuah pascarevisi undang-undang lembaga tersebut pada era pemerintahan sebelumnya.

Desakan agar komisi antirasuah bertindak tegas terhadap keluarga mantan presiden sebenarnya sudah disuarakan sejak 2018 oleh sejumlah tokoh seperti almarhum Rizal Ramli bersama Amien Rais, lalu kembali digaungkan kelompok FORMASI pada November 2026.

Ia mempertanyakan apakah hukum hanya berlaku tajam terhadap masyarakat biasa sementara perkara yang melibatkan keluarga penguasa justru dibiarkan berjalan di tempat.

Dugaan Nepotisme, Petisi 100 dan FOR-ASLI Pernah Melaporkan Anwar Usman dan Keluarga Jokowi

Syafril juga mengingatkan kembali laporan dugaan tindak pidana nepotisme di balik lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Meskipun Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK akibat pelanggaran etik berat, Syafril menilai penyelesaian perkara tidak boleh berhenti pada sanksi etik semata.

Bersama almarhum HM Rizal Fadillah serta sekitar 50 tokoh dari Kelompok Petisi 100 dan Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli, Syafril menginisiasi pelaporan pidana melalui 20 advokat ke Bareskrim Polri pada awal Januari 2024.

Pengaduan yang memakai dasar Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu ditujukan kepada Anwar Usman beserta keluarga Joko Widodo, termasuk Gibran dan Iriana, namun hingga kini penanganannya dinilai jalan di tempat.

Syafril menekankan bahwa pihaknya bukan menuntut penghukuman tanpa pengadilan, melainkan mendesak agar laporan resmi masyarakat diperiksa serta diuji secara objektif demi menjaga kepercayaan publik terhadap asas persamaan di hadapan hukum.

Kontroversi Akun Kaskus Fufufafa, Persoalan Etika dan Potensi Pidana

Sorotan berikutnya menyasar polemik akun forum daring Kaskus bernama fufufafa yang pernah memicu kecaman luas karena memuat berbagai unggahan bernada penghinaan, pelecehan, dan konten tidak senonoh.

Pakar telematika Roy Suryo sebelumnya sempat memaparkan hasil analisis teknis yang mengaitkan kepemilikan akun kontroversial tersebut dengan sosok Gibran dengan tingkat keyakinan mencapai 99,9 persen.

Syafril berpandangan bahwa apabila keterlibatan serta kepemilikan akun itu terbukti secara sah, maka aparat penegak hukum wajib memprosesnya sesuai ketentuan pidana karena jabatan publik bukan tameng dari tanggung jawab moral maupun hukum.

Persoalan Putusan MK Nomor 90, Etika Saja Tidak Cukup Jika Ada Unsur Pidana

Ia kembali mengingatkan bahwa pelanggaran etik dan tindak pidana merupakan dua ranah hukum yang berbeda, di mana tidak setiap pelanggaran etik otomatis menjadi tindak pidana.

Namun apabila terdapat indikasi perbuatan yang memenuhi unsur pidana dari proses lahirnya suatu putusan konstitusi, aparat penegak hukum berkewajiban mengujinya secara independen dan tuntas.

Jangan sampai persoalan integritas konstitusi sekadar diselesaikan melalui mekanisme etik, sementara laporan masyarakat terkait unsur pidana dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum.

Mundur Tidak Berarti Bebas, Cabut Fasilitas, Tegakkan Hukum!

Sebagai langkah konkret pascapengunduran diri tersebut, Syafril mendesak Bareskrim Polri segera menuntaskan penyidikan kasus Suket pendidikan dan dugaan nepotisme secara profesional tanpa intervensi kekuasaan.

Ia juga meminta komisi antirasuah membuka kembali penanganan laporan dugaan korupsi dan pencucian uang milik Ubedilah Badrun dengan memberikan penjelasan hukum yang terang apabila suatu perkara dihentikan atau dilanjutkan.

Di sisi lain, pemerintah diminta segera mengevaluasi dan mencabut seluruh fasilitas kenegaraan yang melekat pada jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran berlaku sah secara konstitusional.

Segala bentuk hak pascajabatan harus mengacu ketat pada peraturan perundang-undangan serta status hukum pengunduran dirinya, bukan diberikan atas dasar kompromi atau kemurahan politik semata.

Menutup pernyataannya, Syafril menegaskan kembali bahwa masyarakat sipil menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu agar Indonesia tidak mewariskan tradisi impunitas bagi mantan pejabat tinggi maupun keluarga penguasa.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung