Repelita [Jakarta] - Pimpinan tertinggi barisan relawan pendukung pemerintah melayangkan pertanyaan menukik kepada tim produksi sebuah karya sinema dokumenter terkait kadar nasionalisme serta kepedulian mereka terhadap masa depan wilayah paling timur nusantara.
Kritik terbuka ini mencuat ke permukaan menyusul adanya insiden penghentian paksa aktivitas pemutaran video dokumenter tersebut yang sempat memicu kehebohan di jagat siber serta ruang publik.
ADVERTISEMENT
Sentilan keras terhadap integritas sang sutradara dilontarkan oleh tokoh loyalis tersebut saat mengisi slot program bincang-bincang interaktif stasiun televisi swasta nasional melalui pertanyaan retoris berupa “Saya bertanya yang buat film ini cinta ke Papua tidak. Memandang Papua nggak cukup dari satu sudut kompleks banyak hal harus berimbang,” pada medio Mei dua ribu dua puluh enam.
Ia menilai draf alur cerita dalam sinema tersebut sangat tidak proporsional karena sengaja menutupi berbagai lompatan kemajuan serta torehan prestasi yang telah diukir oleh otoritas eksekutif di bumi cenderawasih.
Sikap bias dari karya dokumenter independen tersebut kembali disayangkan oleh sang ketua relawan melalui argumentasi keberatan berupa “Yang tidak berimbang nggak dimunculkan apa saja yang dilakukan pemerintah. Dari presiden sebelumnya sampai Prabowo,” di hadapan pemirsa layar kaca.
Dampak dari framing sepihak tersebut dinilai bisa memicu persepsi keliru bahwa negara abai terhadap nasib daerah, padahal akselerasi infrastruktur secara riil terus digenjot oleh kabinet dari periode ke periode.
Keberhasilan integrasi jalur transportasi darat serta pembukaan klaster agribisnis baru dipaparkan oleh sang narasumber sebagai bukti kemajuan nyata melalui optimisme berupa “Harus diakui dari Sorong sampai Jayapura itu tembus sudah jalannya ke depannya setelah terbuka perkebunan sawit dan sawah ke depan Papua imbangi provinsi lainnya,” dari ruang debat.
Menurut pandangannya, sinema berdurasi satu jam tersebut tidak lebih dari sekadar instrumen agitasi politik yang mengeksploitasi celah kekurangan administrasi publik demi kepentingan sudut pandang tertentu.
Pernyataan penutup mengenai penolakan terhadap narasi pembuat film tersebut ditegaskan oleh sang pimpinan gerakan lewat kesimpulan akhir yaitu “Pesta babi itu biasa saya liat dari 1 jam itu provokasi saja selalu ke depankan kesalahan pemerintah dari kacamata mereka tak boleh terjadi,” sebagai akhir argumen.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
