Repelita Jakarta - Bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut pada tiga figur utama, yakni Hatta Rajasa, Sufmi Dasco Ahmad, serta Sandiaga Uno.
ADVERTISEMENT
Spekulasi mengenai ketiga tokoh tersebut mencuat setelah Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Syahganda Nainggolan melontarkan kode tentang kandidat orang nomor dua di Indonesia yang menggemari hidangan khas Palembang, pempek.
“Wapres? Ya, pokoknya kalian berdoa saja ya, wapres yang suka pempek,” kata Syahganda, dikutip Jumat (20/11/2026).
Menanggapi dinamika bursa calon pendamping Presiden Prabowo Subianto tersebut, jurnalis senior Zulfikar Akbar mengulas rekam jejak Hatta Rajasa dan Sandiaga Uno yang sama-sama pernah mendampingi Prabowo pada kontestasi pemilihan presiden terdahulu.
Hatta Rajasa yang saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di bidang ekonomi dan keuangan bersama Ignasius Jonan serta Jusuf Wanandi dinilai lebih memilih bekerja di balik layar.
Meskipun usianya akan genap menginjak 73 tahun pada 18 Desember mendatang, politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) ini mempunyai segudang pengalaman manajerial dari tingkat sekretaris jenderal hingga ketua umum partai.
“Empat kali Hatta jadi menteri. Mulai dari Menteri Riset dan Teknologi era Presiden Megawati, Menteri Perhubungan dan Menteri Sekretaris Negara, hingga Menko Perekonomian di era Presiden SBY,” kata Zulfikar Akbar.
Di sisi lain, Sandiaga Uno tercatat tidak banyak menduduki jabatan strategis di pemerintahan sejak mengakhiri masa tugasnya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah menjabat selama sebelas bulan.
Mantan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut belakangan cenderung mengambil langkah senyap dari hingar-bingar panggung kekuasaan.
Menurut Zulfikar Akbar, keunggulan utama Sandiaga Uno terletak pada usianya yang tergolong muda yakni 57 tahun sejak 28 Juni lalu, serta kematangannya di sektor ekonomi dan dunia usaha.
Bekal pengalamannya sebagai mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dinilai sangat memadai untuk berbagi peran dengan presiden, terutama dalam menjalankan misi diplomasi ekonomi internasional meski dukungan politik kepartaiannya relatif terbatas.
Zulfikar juga menyoroti catatan perolehan suara pada masa lalu, di mana pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 yang menelan biaya hingga Rp600 miliar sanggup meraih 68.650.239 suara, lebih unggul dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 dengan 62.576.444 suara.
“Entah angka dalam dua kali bertarung di Pilpres itu akan jadi acuan? Mungkin. Sebab, di luar segala kontroversi rezim, konon Prabowo sulit melupakan orang-orang yang pernah mewarnai perjalanannya. Banyak wajah lama diberi kesempatan baru,” jelasnya.
“Siapa tahu, itu juga berlaku kepada dua mantan calon wakil presiden yang pernah menemaninya bertarung,” tambahnya.
Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Jhon Sitorus menilai bahwa Sufmi Dasco Ahmad memiliki posisi tawar yang sangat kuat karena berada tepat di lingkar inti kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra merangkap Wakil Ketua DPR RI, Dasco dinilai menggenggam akses langsung ke Istana sekaligus kepiawaian dalam memetakan serta mengendalikan konstelasi politik di parlemen.
Menurut Jhon Sitorus, faktor kepercayaan, loyalitas, serta kemampuan meredam ketegangan antarpartai koalisi menjadikan Dasco sebagai figur yang mampu menjamin stabilitas pemerintahan.
“Dasco selama ini berada di ruang negosiasi politik. Ia memahami bagaimana membangun komunikasi, meredam ketegangan, dan menjaga kepentingan koalisi,” tutur Jhon.
Masuknya Dasco ke kursi wakil presiden juga dipandang akan memperkuat posisi tawar Partai Gerindra karena memiliki keterwakilan langsung di puncak kekuasaan eksekutif.
Kendati demikian, Jhon Sitorus mengingatkan bahwa penentuan wakil presiden tidak boleh sekadar didasarkan pada kedekatan personal atau penghargaan politik semata, melainkan harus mempertimbangkan tanggung jawab konstitusional dan moral kepada rakyat.
“Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang Dasco menggantikan Gibran. Ini tentang bagaimana Prabowo menyusun ulang keseimbangan kekuasaannya,” ujarnya.
Menutup analisisnya, Jhon Sitorus menekankan bahwa pergeseran kursi wakil presiden menjadi penanda arah politik baru bagi pemerintahan ke depan.
“Dan rakyat tentu berhak bertanya: Apakah yang sedang dipersiapkan adalah wakil presiden untuk kepentingan bangsa, atau wakil presiden untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam satu lingkaran yang sama?” tuturnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok