Berita, Nasional

[GEGER] Lembaga Adat Harau dan Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota Tolak Pengukuhan Gelar Datuak bagi Warga Non-Muslim

Repelita.net

17 November 2026 22:50 WIB • 50 view

[GEGER] Lembaga Adat Harau dan Tokoh Masyarakat Limapuluh Kota Tolak Pengukuhan Gelar Datuak bagi Warga Non-Muslim
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Polemik pengukuhan gelar adat Datuak kepada dua warga non-Muslim keturunan Tionghoa di Nagari Hulu Air, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, mengguncang tatanan adat Minangkabau.

ADVERTISEMENT

Persoalan yang menguji marwah filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah tersebut dibedah secara mendalam dalam tayangan kanal YouTube Ruang Sumbar TV lewat program Podcast Teras RW yang dikutip pada Selasa 17 November 2026.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Kerapatan Adat Nagari Harau Firdaus Datuak Bosa Nan Tuo membenarkan adanya prosesi adat di Balai Sigamak-gamak pada 21 September 2026 yang menyematkan gelar Datuak Bandaro Putiah kepada Tukiran serta Datuak Bandaro Mudo kepada putranya yang bernama Elbert.

Ia menyesalkan terjadinya peristiwa itu dan mengakui adanya kelalaian di tingkat lembaga adat karena penyematan gelar penghulu serta pemakaian busana kebesaran adat tidak sah diberikan kepada pihak yang tidak beragama Islam.

"Memang tidak tepat diberikan kepada yang non-Muslim sebab kita ada syarat, tentu yang memakai gelar tersebut harus beragama Islam, sebab orang Minang wajib beragama Islam," tegas Firdaus Datuak Bosa Nan Tuo.

Ia juga mengungkap bahwa dirinya selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Harau sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan acara tersebut dan hanya menerima undangan mendadak tiga hari sebelum pelaksanaan sehingga mayoritas penghulu memilih tidak hadir.

Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus mantan Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan menilai pengukuhan gelar adat kepada investor yang baru beberapa bulan menyumbang pembangunan balai adat dan lampu jalan merupakan pelanggaran adat yang sangat fatal.

Ferizal memaparkan lima kesalahan mendasar dalam prosesi tersebut, mulai dari status penerima gelar yang non-Muslim, kerancuan ayah dan anak menyandang gelar Bandaro secara bersamaan dalam satu keluarga, hingga klaim gelar yang bermodalkan selembar foto hibah tanah di Rokan Hulu pada tahun 2011.

"Gelar ini tidak pada tempatnya, gelar sako adalah gelar keturunan dari garis keturunan ibu dan harus ada kesepakatan kaum, sementara pakaian kebesaran itu sekarang dipakai oleh orang luar dan non-Muslim lagi, terjadilah pelanggaran adat yang menurut kami sangat fatal," ujar Ferizal Ridwan.

Menurutnya, tradisi Minangkabau memiliki aturan tegas bahwa marwah gelar sako tidak dapat dibeli dengan materi maupun sumbangan hewan ternak semata, mengingat gelar kehormatan bagi tokoh berjasa dari luar daerah seharusnya berupa gelar sangsako yang tidak diwariskan.

Sebagai langkah penegakan aturan adat, musyawarah pemangku adat di tingkat kelarasan telah mengeluarkan maklumat penolakan serta menjatuhkan sanksi adat pada 20 Oktober 2026 dengan tidak lagi mengundang para pemangku adat di Hulu Air yang terlibat dalam setiap musyawarah kelembagaan.

Menutup perbincangan, Ferizal Ridwan mendesak Bupati Limapuluh Kota selaku pucuk undang di tingkat kabupaten untuk segera turun tangan menjatuhkan sanksi administratif serta meluruskan kekeliruan tersebut agar marwah adat Minangkabau tetap terjaga dan tidak terulang di daerah lain.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung