[GEGER] Diduga Dimobilisasi Jadi Buzzer Pemerintah, Kebijakan Internal ASN Kementerian Imigrasi Dirujak Netizen

Repelita Jakarta - Kebijakan internal instansi sipil negara menuai polemik tajam di ruang publik digital setelah munculnya instruksi penugasan di platform media sosial.

Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @nick.her.jawa pada hari Rabu tanggal empat belas Oktober dua ribu dua puluh enam.

Dalam narasi postingan tertulis ungkapan, "SEKARANG WOWOK LITERALLY MEMERINTAHKAN PNS / ASN UNTUK MENJADI BUZZER GRATISAN Melalui BAKOM RI, PNS / ASN Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan diarahkan untuk membuat postingan yg intinya tentang capaian Prabowo - Gibran 2 tahun ini. Wajib ada tagar dan kata kunci tertentu. ASN lain diauruh beginian juga gak??"

Unggahan mengenai dugaan mobilisasi aparat tersebut seketika memicu gelombang tanggapan negatif serta komentar kritis dari sejumlah pengguna media sosial Threads.

Akun netizen @yudas.iskariotz ikut memberikan respon dengan menuliskan kalimat, "Jaman Jokowi yang katanya jago pencitraan gak gitu amat deh😂"

Sentimen ketidakpuasan publik juga diutarakan secara sinis oleh akun @irma_1515 yang merinci beberapa poin anggapan miring terhadap kinerja pemerintahan nasional belakangan ini.

"Capaian prabowo? Gampang.. 1. Keracunan MBG 2. Banjir aceh belum tuntas ditangani 3. Kebakaran kalimantan disengaja untuk nanem sawit 4. Menteri yang bagus dicopot, diganti dengan menteri yang mau dukung programnya 5. TNI/POLRI ngurusin ketahanan pangan 6. Lanjutin sendiri" tulis @irma_1515.

Tanggapan penolakan keras pun disampaikan secara singkat oleh pengguna akun @agkism yang menyatakan ketidaksetujuannya.

"Rasudi!! Naikin dulu gaji ASN. Jangan banyak maunya doang" ketik @agkism.

Selain persoalan beban tugas tambahan, para netizen menyoroti urusan kesejahteraan ekonomi dan alokasi anggaran belanja negara yang dinilai kurang menyentuh substansi kebutuhan hidup masyarakat.

Hal tersebut dikemukakan oleh akun @paparaizeta dengan menuliskan pendapatnya, "2 tahun gerak nyata? Nyatanya makin ambyar...boros anggaran... Buang2 duit ke hal yang gak esensial buat rakyat. Nir empati. Rezim apaan yang geraknya selalu dapet "pujian" dari rakyat?"

Kondisi kepemimpinan baru ini bahkan dinilai oleh netizen menyerupai pola tata kelola birokrasi pada masa orde baru silam.

"Gila ini sih, era Soeharto jilid 2. Bedanya di era Soeharto, PNS punya duit, skrg kagak." cuit akun @totezzzzz.

Penyusupan pengaruh kultural militer ke dalam tubuh lembaga kementerian juga dituding menjadi penyebab perubahan pola instruksi kerja tersebut.

"Duh, beginilah Instansi sipil jika Kacang Coklat sudah masuk... 😂😂😂" komentar dari akun @politikus.kasur.

Masalah ketimpangan fasilitas tunjangan kinerja turut diungkit sebagai alasan kuat mengapa tidak semua aparatur mau menjalankan penugasan tersebut.

"Ga usah banyak nyuruh ASN lah, naikin gaji aja jarang2.. mending fokus suruh yg abis dinaikin tukinnya aja.. ga semua ASN sejhatera boss" keluh akun @weekdaytraveler_id.

Di sisi lain, muncul pula spekulasi mengenai adanya pengalihan anggaran belanja publik untuk mendanai program prioritas kepresidenan.

"Dana buzzer nya kepake juga kah buat MBG itu broh 🤣" pungkas akun @bany.iqbal90.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads