Repelita [Jakarta] - Sorotan tajam terkait pelibatan aparat militer dalam berbagai agenda kerja pemerintah disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo. Tanggapan kritis mengenai arah kebijakan tersebut diutarakannya dalam forum diskusi daring pada 19 Agustus 2026.
Fokus tugas prajurit ditegaskan harus tetap berada pada jalur pertahanan kedaulatan negara.
ADVERTISEMENT
Masa damai dinilai seharusnya dimanfaatkan penuh untuk penguatan kapasitas latihan prajurit di markas.
"Itu bukan domain TNI kalau MBG. (Masa) TNI disuruh masak?" kata Gatot.
Penguasaan teknik memasak di kelengkapan logistik militer disebut bukan alasan untuk menggeser peran masyarakat.
"Tentara itu pikirannya, domainnya, adalah perang. Titik," tegas Gatot.
Keterlibatan personel dalam pembangunan sarana koperasi diduga berlandaskan pertimbangan kepraktisan semata.
"Jadi kalau bisa kegiatan-kegiatan yang di luar domain itu tidak menjadi pengisi kegiatan," tambah Gatot.
Seluruh pengerahan tenaga prajurit di luar tugas pokok dipastikan murni bentuk kepatuhan terhadap arahan atasan.
"Itu semua bukan keinginan TNI, tapi itu adalah atas perintah," ujarnya.
Penerapan prinsip meritokrasi pada jenjang karir internal turut menjadi perhatian serius yang disinggung.
Penataan jenjang pangkat yang mengandalkan kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dikhawatirkan merusak moral prajurit.
"Tentara itu tidak boleh seperti itu. Dia (seharusnya) hanya bekerja yang terbaik untuk negeri ini," jelasnya.
Penegakan sistem pretasi yang adil dipandang sebagai syarat mutlak dalam menjaga independensi institusi.
"Kalau militer sudah tidak meritokrasi, maka jangan berharap dia bisa netral," pungkas Gatot.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
