Repelita Jakarta - Pegiat media sosial, Ferry Koto, blak-blakan bicara terkait rencana pemberian motor listrik senilai Rp42 juta kepada kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia mengatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah publik yang sedang bergulat dengan kesulitan ekonomi.
ADVERTISEMENT
Ferry mengkritik bukan hanya desain program, tetapi juga kepemimpinan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini.
Ferry menyebut kebijakan tersebut sebenarnya bisa saja memiliki tujuan baik di baliknya.
Namun pelaksanaan dan tata kelola yang tidak tepat justru membuat program terlihat bermasalah di mata publik.
"Ndak peka. Program baik, jadi terlihat buruk bukan hanya design kebijakan dan tata kelola buruk," ujar Ferry dikutip pada Kamis (9/4/2026).
Ferry berujar bahwa keputusan yang diambil menunjukkan kurangnya kepekaan dan kompetensi dalam membaca situasi sosial ekonomi masyarakat.
"Tapi karena dipimpin orang yg tidak kompeten, ndak peka," tukasnya dengan nada kritis.
Ferry bahkan mengaku khawatir kebijakan pengadaan motor listrik itu berpotensi membuka ruang bagi kepentingan tertentu di balik layar.
Ia menyinggung kemungkinan adanya motif komisi dalam proses belanja yang tidak transparan.
"Tahu-nya hanya belanja. Saya khawatir ini orang lama-lama cari komisi," imbuhnya mencurigai adanya celah korupsi.
Tidak berhenti di situ, Ferry mendorong lembaga penegak hukum untuk menelusuri kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan polemik lebih luas di masyarakat.
"Coba cek KPK dan Kejaksaan," kuncinya menyerukan pengawasan dari aparat.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka rincian harga motor listrik yang disiapkan untuk para kepala SPPG.
Kendaraan tersebut disiapkan untuk menunjang operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah dengan akses geografis yang terbatas.
Dadan menyebut harga pembelian motor listrik berada di bawah harga pasar yang berlaku umum.
Ia menegaskan bahwa pengadaan tersebut sudah masuk dalam perencanaan anggaran tahun sebelumnya.
Menurut Dadan, harga pasaran motor listrik tersebut berada di kisaran Rp52 juta per unit.
Namun BGN berhasil mendapatkan harga lebih rendah dalam proses pengadaan yang dilakukan.
"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau nggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (8/4/2026).
Dadan menjelaskan pembelian motor listrik itu telah dianggarkan sejak tahun 2025.
Dari target awal puluhan ribu unit, realisasinya tidak seluruhnya terpenuhi karena berbagai kendala teknis.
Ia menyebut rencana awal mencapai 24.400 unit, namun yang terealisasi sebanyak 21.800 unit.
"Dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," ucapnya menegaskan.
BGN juga memastikan tidak ada lagi alokasi anggaran pengadaan motor listrik pada tahun 2026.
Kendaraan yang sudah dibeli akan difokuskan untuk mendukung operasional dapur MBG.
Distribusi terutama akan diarahkan ke wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.
"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah-daerah yang sulit," Dadan menegaskan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
