Repelita Jakarta - Sebuah fenomena tidak biasa terjadi di jagat maya Indonesia ketika sejumlah kanal yang terafiliasi dalam kelompok "Youtuber Nusantara" serempak menghapus konten video mereka.
Melansir kanal YouTube Opini Alvin, video yang sebelumnya menuding Jusuf Kalla melakukan penistaan agama kini lenyap dari peredaran tanpa klarifikasi terbuka dan tanpa penjelasan resmi kepada publik.
ADVERTISEMENT
Pertanyaan yang muncul kemudian menjadi sederhana namun sangat tajam mengapa penghapusan besar-besaran ini dilakukan sekarang dan bukan sebelumnya.
Apakah ini bentuk kesadaran kolektif bahwa konten yang mereka sebarkan berisiko hukum tinggi dan dapat menjerat mereka secara pidana.
Atau justru ini merupakan respons cepat setelah tekanan publik meningkat terutama ketika JK secara terbuka memberi sinyal akan membawa persoalan ini ke jalur hukum.
Yang menarik dari kasus ini adalah bahwa ini bukanlah kasus tunggal yang menimpa Jusuf Kalla selama beberapa waktu terakhir.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu juga sempat diseret dalam isu berbeda yang menudingnya sebagai aktor di balik polemik ijazah palsu.
Namun alih-alih berhenti pada isu politik, narasi yang berkembang justru berbelok arah ke wilayah yang jauh lebih sensitif yaitu agama.
Di sinilah pola mulai terlihat dengan jelas ketika potongan video ceramah dipilih, dipilah, dikutip sebagian kecil, lalu disebarkan dengan framing tertentu.
Padahal dalam konteks utuh dan lengkap, pernyataan Jusuf Kalla itu lebih dekat pada analisis sosial tentang konflik horizontal yang pernah terjadi.
Bukan sebagai doktrin teologis atau ajaran agama yang dimaksudkan untuk diikuti oleh umat seperti yang dituduhkan oleh para YouTuber tersebut.
Tetapi di ruang digital yang serba cepat dan instan, konteks yang utuh sering kali kalah populer oleh potongan video yang viral.
Lalu ketika tekanan datang baik dari publik yang marah maupun potensi ancaman hukum yang nyata, konten-konten provokatif itu menghilang tanpa jejak.
Tanpa ada tanggung jawab moral dari pembuatnya kepada publik yang telah terlanjur terprovokasi dan terpecah belah oleh informasi yang keliru.
Penghapusan massal ini membuka kemungkinan besar bahwa ini adalah bentuk "klarifikasi diam-diam" atau silent retraction dari para pembuat konten.
Sebuah pengakuan tidak langsung bahwa sejak awal ada sesuatu yang keliru dan tidak beres dari narasi yang mereka bangun dan sebarkan ke publik.
Atau bisa juga ini semata-mata strategi cerdik untuk menghindari konsekuensi hukum yang semakin mendekat setelah JK memberi sinyal tegas akan melapor ke polisi.
Di sisi lain, reaksi Jusuf Kalla sendiri juga memperlihatkan sisi kepribadian yang jarang disorot oleh media selama ini.
Gaya komunikasi yang lugas dan blak-blakan yang merupakan khas latar budaya Bugis-Makassar membuat responsnya terdengar lebih keras dari biasanya.
Termasuk saat ia melontarkan istilah "termul" yang bagi sebagian pihak dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh sekelas mantan wakil presiden.
Namun bagi mereka yang memahami konteks budaya dan tingkat kemarahannya karena dituduh berulang kali, itu adalah ekspresi langsung dari kekecewaan mendalam.
Ia difitnah dengan tuduhan berat lalu diviralkan kemudian ketika ia membela diri ia malah diserang balik oleh pihak yang sama.
Di ruang publik Indonesia saat ini sedang terjadi tabrakan antara dua hal prinsip kebebasan berekspresi dan tanggung jawab atas informasi.
Dan ketika video-video mulai dihapus secara diam-diam tanpa penjelasan, publik justru semakin bertanya-tanya tentang motif di balik penghapusan massal ini.
Apakah ini sekadar kebetulan belaka atau ini adalah tanda bahwa sejak awal memang ada sesuatu yang tidak beres dari konten yang mereka sebarkan.
Di tengah riuh politik yang kian kehilangan arah yang jelas, satu hal menjadi sangat jelas bukan hanya isi konten yang penting.
Tetapi juga keberanian dari setiap pembuat konten untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka sebarkan kepada publik luas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
