Repelita Jakarta - Pengakuan Menteri Kebudayaan Fadli Zon serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menjadi korban penyadapan ilegal sejak tahun 2021 memicu sorotan tajam terkait dugaan keterlibatan lingkaran kekuasaan lama pada Minggu, 22 November 2026.
ADVERTISEMENT
Ulasan mengenai benang merah waktu kejadian penyadapan yang berlangsung di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo tersebut dipaparkan oleh pembawa acara dalam tayangan video di kanal YouTube.
Menurut pembawa acara, pengakuan Fadli Zon melalui media sosial X mengenai pemanggilan klarifikasi oleh penyidik kepolisian menjadi bukti bahwa perangkat penyadapan telah menyasar petinggi partai politik koalisi sejak lama.
"Beberapa hari lalu saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik, ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak tahun 2021 hingga 2026 termasuk yang paling lama disadap, saya disadap sebagai wakil ketua dewan pembina dan wakil ketua umum Partai Gerindra," ujar pembawa acara membacakan unggahan Fadli Zon.
Selain Fadli Zon, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra turut mengungkapkan bahwa dirinya bersama Agus Harimurti Yudhoyono juga menjadi target penyadapan sejak tahun 2021 yang baru berhenti pada 3 Oktober 2026 lalu.
Pembawa acara menilai pola sasaran penyadapan yang menimpa elite Partai Gerindra, Partai Demokrat, hingga Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan menunjukkan motif pemantauan terhadap lawan politik.
Ia juga mengutip pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dalam dialog di kanal YouTube Forum Keadilan TV yang menyebut aksi pengintaian komunikasi terhadap Prabowo Subianto telah berjalan jauh sebelum dilantik menjadi kepala negara.
"Said menyebut penyadapan itu tidak hanya terjadi pada tahun 2025 sudah lama," ucap pembawa acara mengutip keterangan Said Didu sembari menyoroti bahwa pada rentang waktu tahun 2021 institusi kepolisian dipimpin oleh Listyo Sigit Prabowo di bawah pemerintahan Joko Widodo.
Lebih lanjut, tayangan tersebut mengingatkan kembali pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengenai upaya penggantian Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang sempat terhambat hingga empat kali sebelum akhirnya skandal penyadapan ribuan nomor ini terbongkar ke publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok