Repelita [Jakarta] - Analis dinamika sosial politik menilai tindakan pemboikotan terhadap penayangan karya sinema dokumenter bertema papua justru menjadi bumerang bagi pihak otoritas yang melarangnya.
Kebijakan pembatasan ruang putar tersebut dinilai secara paradoks memicu lonjakan atensi publik akibat tingginya rasa penasaran masyarakat luas terhadap muatan isi sinema.
ADVERTISEMENT
Fenomena ketertarikan publik akibat adanya sensor tersebut diuraikan oleh sang akademisi dalam sebuah tayangan diskusi publik melalui argumen berupa “Saya prihatin terhadap kasus ini, kenapa ada pelarangan, tetapi di sisi lain kalau kita lihat teori efek cermin justru yang melarang itu mempromosikan film itu. Kalau tidak dilarang tidak se-booming itu. Jadi justru dia membantu, inilah efek pantul cermin,” di hadapan pemirsa.
Berbekal latar belakang keilmuan komunikasi sektoral, sang pakar menegaskan pentingnya proses deliberatif demi menyelaraskan persepsi publik lokal terhadap setiap gagasan baru dari pusat.
Pendekatan dialogis dinilai menjadi kunci utama agar tidak terjadi benturan pemahaman dengan menuturkan “Artinya, berdialoglah dengan masyarakat, berikan kesadaran, berikan pengetahuan, berikan perubahan sehingga mereka bisa menerima suatu ide atau inovasi. Lalu setelah pembangunan dilakukan, lakukan komunikasi,” sebagai formula kebijakan.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kembali tata kelola penyampaian informasi pada setiap proyek infrastruktur berjalan di wilayah timur tersebut.
Transparansi hubungan publik dipertanyakan kembali efektivitasnya melalui argumentasi berupa “Sekarang kita lihat proyek sedang berjalan, apakah mereka berkomunikasi juga dengan masyarakat sekitar sampai mereka paham betul. Lalu, proyek itu berjalan terus dilakukan juga komunikasi,” di atas mimbar diskusi.
Otoritas birokrasi disayangkan karena dianggap abai dalam merajut keselarasan emosional dengan masyarakat adat, terutama terkait kebijakan eksploitasi kawasan hijau yang berjalan sepihak.
Ketiadaan proses mediasi dan pemanfaatan aset hutan lokal dikritik tajam oleh sang pengamat melalui pernyataan “Jadi, dimulai dengan komunikasi, dilanjutkan dengan komunikasi, dan seterusnya dengan komunikasi. Ini yang tidak dilakukan, harmonisasi. Ini tidak dilakukan, langsung babat hutan. Salah satu pembabatan hutan saya lihat di film itu kayu-kayunya saja ditumpuk sedemikian rupa, padahal bisa komoditas lho itu,” secara mendalam.
Skema pemberdayaan ekonomi warga lokal seharusnya diintegrasikan sejak awal perencanaan agar komoditas hasil hutan dapat dikonversi menjadi stimulus finansial bagi kesejahteraan komunitas adat setempat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
