Repelita [Jakarta] - Dinamika konstelasi politik nasional di tingkat elit dikejutkan oleh lonjakan elektoral signifikan dari salah satu partai non-parlemen.
Berdasarkan hasil pemetaan terbaru yang dirilis oleh lembaga riset sosial kemasyarakatan, tingkat keterpilihan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merangkak naik hingga menembus angka 4,1 persen.
ADVERTISEMENT
Perolehan ini otomatis membawa wadah politik kaum muda tersebut masuk dalam jajaran organisasi yang lolos ambang batas minimal kelulusan ke legislatif pusat.
Pencapaian persentase yang melonjak drastis dari tradisi sebelumnya ini dinilai bukan sebuah kebetulan melainkan hasil skenario terstruktur dari balik layar istana.
Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia memandang fenomena tersebut sebagai bagian dari manuver tingkat tinggi yang dijalankan secara senyap oleh mantan kepala negara.
Langkah taktis ini diprediksi sengaja dirancang untuk memperkuat posisi tawar trah keluarga sekaligus menekan pengaruh figur utama pemenang pemilu legislatif.
"Harusnya Ketua Umum Parpol yang masuk koalisi pendukung Prabowo merasa malu telak karena pencapaian elektabilitas kian terpuruk hingga terpental ke nomor 10, di bawah 2 persen. Partai tersebut adalah Partai Amanat Nasional - PAN yang diketuai Zulkifli Hasan," kata Heru Subagia.
Alumni Universitas Gadjah Mada ini menambahkan bahwa pergeseran angka statistik tersebut mengonfirmasi adanya operasi politik dua arah yang berjalan sangat masif.
Di satu sisi, instrumen kekuasaan dipakai untuk membatasi ruang gerak Gerindra, sementara di sisi lain karpet merah digelar lebar demi melambungkan citra sang wakil presiden.
Kompetisi internal yang tidak sehat ini dinilai mulai menggerogoti stabilitas internal barisan pendukung pemerintah serta memicu kecurigaan antarelite kelompok.
"Perjalanan dan pendalaman mendalam seorang Tukang Kayu , hasil buah dari strategi Jokowi yang lihai memainkan panggung politik dua arah, menekan Prabowo sekaligus mengangkat Gibran," urai Heru Subagia.
Penurunan tren performa elektoral partai pengusung utama presiden terpilih menjadi celah strategis yang dimanfaatkan secara optimal oleh lingkar kekuasaan lama.
Ketika perhatian publik dialihkan pada dinamika birokrasi, konsolidasi kekuatan jangka panjang justru berjalan lancar dengan menempatkan PSI sebagai kendaraan politik utama masa depan.
Kondisi ini menempatkan figur wakil presiden sebagai pihak yang paling diuntungkan dari runtuhnya dominasi partai-partai senior di dalam lingkaran koalisi.
"Terjadi distorsi kepemimpinan ini membuka celah bagi Jokowi dan Gibran untuk mengambil alih momentum," ungkap Heru Subagia.
Operasi politik atas-bawah yang diterapkan secara konsisten lambat laun mulai memperlihatkan dampak keretakan pada fondasi kerja sama eksekutif di masa transisi.
Kekuatan politik figur utama dituding sedang dipreteli secara perlahan baik dari dalam maupun melalui tekanan opini publik yang dikondisikan di berbagai media sosial.
Heru memperingatkan bahwa fenomena perebutan pengaruh ini berpotensi memicu bubarnya kesepakatan pembagian kekuasaan yang telah dibangun sejak awal.
"Semuanya sepakat, PSI and Jokowi betul -betiul sedang mengambil peran dan keuntungan maksimum," ucapnya.
Agresivitas pengondisian peta elektoral ini dinilai sebagai sinyalemen kuat adanya upaya pelemahan otoritas kepemimpinan nasional secara sistematis sebelum pelantikan resmi berjalan.
Hubungan kemitraan strategis di tingkat puncak pemerintahan kini berada dalam ancaman serius akibat tingginya tingkat ketidakpercayaan antarfaksi.
"Terjadinya pelemahan dan pergeseran kekuasaan dan berimbas pada kecurigaan, keretakan hubungan dan ancaman serius bubarnya koalisi pendukung dan kerja sama politik Prabowo -Gibran," tutup Heru Subagia. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
