Repelita [Jakarta] - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian memanas setelah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, kembali melontarkan tantangan terbuka.
Denny secara resmi meningkatkan nilai hadiah sayembara pencarian dokumen pendidikan Gibran hingga mencapai angka ratusan juta rupiah.
ADVERTISEMENT
Tindakan tersebut dipandang oleh sejumlah pihak sebagai bentuk tekanan politik yang berlebihan terhadap jabatan konstitusional wakil kepala negara.
Kader Partai Solidaritas Indonesia, Dedi Nur Palakka, menanggapi manuver Denny dengan menyebut aksi tersebut hanyalah upaya mencari sensasi semata.
Ia menegaskan bahwa segala tuduhan yang tidak disertai bukti hukum yang kuat hanyalah bunyi-bunyian yang tidak memiliki landasan konstitusional.
“Catat kata kuncinya adalah ‘terbukti’, bukan dituduhkan, dipersoalkan, atau dianggap tidak sah oleh kelompok politik tertentu,” ujar Dedi pada hari Minggu, 16 Agustus 2026.
Menurut Dedi, upaya pemberhentian seorang pejabat tinggi negara harus menempuh alur hukum yang sangat ketat melalui mekanisme persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Tuntutan agar Wapres mundur atas dasar opini yang belum teruji di pengadilan dinilai sebagai tindakan yang tidak berdasar pada prinsip demokrasi.
“Jabatan konstitusional tidak boleh dibatalkan berdasarkan opini politik. Jadi meminta mundur, pecat Wapres RI adalah permintaan demokratis tapi ngawur,” tegasnya.
Pihak yang melontarkan tudingan justru memikul beban moral serta kewajiban konstitusional untuk menghadirkan bukti otentik di depan otoritas hukum.
“Siapa yang membuat tuduhan ialah yang punya kewajiban moral dan konstitusional untuk membuktikan, bukan sebaliknya,” tandas Dedi.
Hingga saat ini, perdebatan mengenai keaslian dokumen pendidikan tersebut masih terus bergulir tanpa ada titik temu di antara pihak-pihak yang bertikai. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
