Repelita Morowali - Situasi sosial dan ekonomi di wilayah lingkar tambang Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dikabarkan sedang dalam kondisi yang memprihatinkan akibat masifnya penguasaan sektor industri oleh pihak asing.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali sisa masa jabatan periode 2014-2019 menyatakan kekecewaannya secara mendalam lantaran lembaga legislatif maupun pemerintah daerah setempat justru kerap mengalami hambatan besar hanya untuk sekadar memasuki area kawasan industri tersebut guna menjalankan fungsi pengawasan strategis.
ADVERTISEMENT
Ketiadaan akses pemantauan yang dialami oleh jajaran pejabat daerah ini memicu kecurigaan publik yang sangat besar terkait legalitas operasional dan ketenagakerjaan di dalam kompleks pabrik smelter nikel tersebut.
Eks Ketua DPRD Morowali mengungkapkan indikasi adanya aktivitas penerbangan armada pesawat berbadan lebar secara langsung dari luar negeri menuju landasan udara internal kawasan industri tanpa adanya pengawasan ketat dari instansi otoritas resmi negara seperti pihak keimigrasian maupun kepabeanan.
Kondisi ketertutupan wilayah industri yang sangat eksklusif tersebut dinilai telah memicu terjadinya berbagai macam praktik kriminalisasi serta perampasan hak atas tanah perkebunan milik warga lokal secara sepihak oleh kekuatan korporasi besar.
Tokoh masyarakat setempat menyayangkan sikap pasif dari jajaran pimpinan daerah maupun aparat penegak hukum yang dinilai cenderung tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan tegas dalam membela kepentingan rakyat kecil yang sedang berjuang mempertahankan hak ruang hidup mereka.
"rezim Pak Joko Widodo memang sangat kejam bagi kami bahkan dia yang meresmikan kawasan industri tersebut dan bandara kami dibungkam jangan bersuara keras adik saya saja sampai dia berdarah-darah kedaulatan wilayah kami Bang sudah hampir dari ujung Morowali sampai ujung Morawali dikuasai oleh orang-orang Cina"(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
