Repelita Jakarta - Kasus kejahatan lingkungan di sektor pertambangan mineral tanpa izin di berbagai daerah kembali menjadi perbincangan publik nasional menyusul pengungkapan fakta oleh tokoh daerah.
Keterlibatan berbagai elemen dalam jaringan gelap pengerukan hasil bumi tersebut dibagikan oleh akun YouTube Hersubeno Point pada tanggal 1 september 2026 yang menyoroti persoalan hukum agraria.
ADVERTISEMENT
Dalam sebuah forum diskusi di Universitas Paramadina, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam membeberkan bahwa para pelaku tambang ilegal tersebut terstruktur dari pusat sampai ke daerah.
Kegiatan eksploitasi mineral secara melawan hukum itu disebut marak beroperasi di kawasan konservasi hutan lindung karena mendapat jaminan pengamanan berlapis.
Upaya pengawasan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat setempat sering kali berujung jalan buntu ketika berbenturan langsung dengan kekuatan aparat penegak hukum di lapangan.
Tokoh yang pernah mengalami pemidanaan tersebut mengungkapkan bahwa tingkat kerusakan ekosistem di wilayahnya justru menunjukkan tren perburukan yang signifikan.
Keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam bisnis gelap tersebut dikonfirmasi sudah merata dari tingkatan struktural perwira hingga personel bawahan.
Pernyataan lugas mengenai keterlibatan aparat berseragam tersebut disampaikan secara terbuka dalam forum akademik terkemuka.
"Jika Pak Presiden mengatakan ada banyak jenderal sebenarnya bukan hanya jenderal ya sampai dengan Sersan pun ikut terlibat kalau sudah Komnan yang berbicara ya," ujar Nur Alam secara langsung.
Ungkapan blak-blakan itu dimaksudkan untuk memperlihatkan kuatnya jaringan perlindungan di balik operasi tambang nikel tanpa izin yang merugikan negara.
Melalui kesempatan yang sama, tokoh politik regional tersebut menitipkan pesan khusus yang ditujukan langsung kepada kepala pemerintahan tertinggi negara.
"Saya hanya titip sekali lagi mohon disampaikan kepada Presiden agar penguasa tidak menjadi pengusaha dan juga pengusaha tidak menjadikan pengusaha sebagai alat untuk kekuasaannya," tuturnya.
Peringatan keras itu diharapkan mampu mendorong ketegasan pemerintah pusat dalam menata ulang regulasi perizinan sektor pertambangan yang proporsional.
Pemisahan secara tegas antara pemegang kebijakan publik dan pelaku bisnis tambang dinilai mendesak guna mengakhiri konflik kepentingan yang merusak tatanan hukum nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
