Repelita [Jakarta] - Suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tampak riuh usai digelarnya sidang perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kamis (2/7/2026). Dokter Tifa yang hadir sebagai terdakwa langsung menjadi pusat perhatian saat memberikan keterangan kepada awak media.
Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan sejumlah kendala administratif yang dialaminya selama proses konferensi berlangsung. Ia secara blak-blakan menyoroti minimnya akses terhadap dokumen perkara yang seharusnya menjadi hak pihak penipu.
ADVERTISEMENT
“Kami tadi sempat menyatakan keberatan karena ketentuan dari lama dan sebagainya… tetapi kenyataannya tidak mau memberikan secara lengkap.”
Dokter Tifa menilai keterbatasan data tersebut sangat krusial karena menghambat tim hukum dalam menyusun argumen pembelaan di pengadilan. Ia menegaskan bahwa transparansi informasi adalah syarat mutlak dalam sebuah proses hukum yang adil.
“Kami tidak diberikan akses secara lengkap, tidak diberikan dukungan secara lengkap,” tegasnya.
Ia bahkan sempat melontarkan pertanyaan retoris mengenai alasan balik penyembunyian dokumen-dokumen yang menurutnya sangat penting bagi kepentingan konferensi. Baginya, ketidaklengkapan berkas yang dihasilkan ini menimbulkan kualitas buruk bahwa terdapat pihak yang sengaja menutup akses informasi.
“Ada apa ini kok disembunyikan?”
Dinamika terkait prosedur administrasi ini mencerminkan adanya tarik-menarik pandangan antara pihak pencuri dan otoritas penegak hukum. Aksesibilitas pribadi berkas perkara ini diprediksi akan menjadi salah satu titik yang terus dikawal selama penyiaran ke depan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
