Repelita Jakarta - Selama bulan April 2026, lebih dari 33 ribu anak dilaporkan terdampak dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah.
Pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program tersebut dinilai semakin melemah akibat keterbatasan anggaran yang tersedia di lembaga terkait.
ADVERTISEMENT
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai kondisi ini menunjukkan bahwa program besar dijalankan tanpa kesiapan sistem pengawasan yang memadai sejak awal.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa kasus keracunan terus terjadi hampir setiap hari di berbagai daerah secara simultan.
Ia menyebut jumlah korban jiwa dan sakit sudah melampaui angka 33 ribu anak hanya dalam periode bulan April 2026 saja.
“Ya hitungan kami dari Kementerian Kesehatan per hari ini mungkin sudah lebih dari 33.000 Pak,” kata Charles di Gedung DPR, Senin, 20 April 2026.
Di tengah lonjakan kasus yang mengkhawatirkan tersebut, anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pengawasan program ini disebut hanya tersisa Rp2,9 miliar.
Charles menilai angka tersebut sangat tidak sebanding dengan besarnya skala program yang dijalankan di seluruh penjuru negeri.
“Ya hanya tersisa Rp2,9 miliar. Saya tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada BPOM. Karena memang kalau begini berarti kesalahannya bukan di sana. Anggarannya kalah sama pengadaan kaus kaki (MBG)," lanjutnya.
Sebagai perbandingan yang mencolok, pengadaan kaus kaki oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program MBG pada 2025 diisukan mencapai angka Rp6,9 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk membeli sekitar 17 ribu pasang kaus kaki lapangan dengan harga sekitar Rp100 ribu per pasang.
Kebijakan pengadaan tersebut sempat menuai kritik publik yang luas karena dinilai terlalu mahal dan tidak masuk akal.
DPR menilai keterbatasan anggaran BPOM membuat fungsi pengawasan tidak berjalan optimal, bahkan ketika kasus keracunan terus meningkat setiap harinya.
Pelaksanaan program MBG juga dinilai terburu-buru, dengan sejumlah dapur yang belum sepenuhnya memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan bahwa risiko keamanan pangan dalam program ini sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal perencanaan.
“BPOM menyampaikan sendiri bahwa ada risiko tinggi terkait keamanan pangan, yakni potensi keracunan pangan dalam skala besar. Ini menurut saya sangat krusial, urgent,” ujarnya dalam rapat yang sama.
DPR pun menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan adanya masalah sistemik yang serius dalam tata kelola program.
Program besar yang menyangkut hajat hidup anak-anak bangsa dijalankan tanpa pengawasan yang kuat, sehingga keselamatan penerima manfaat menjadi taruhan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
