Berita, Nasional

Dokter Tifa Analisis Motif Penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga Dugaan Keterlibatan Kepentingan Global

Repelita.net

22 November 2026 20:17 WIB • 138 view

Dokter Tifa Analisis Motif Penyadapan Presiden Prabowo Subianto hingga Dugaan Keterlibatan Kepentingan Global
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Pegiat media sosial sekaligus analis kesehatan masyarakat Dokter Tifa membedah motif di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi kepolisian pada Minggu, 22 November 2026.

ADVERTISEMENT

Ulasan mendalam mengenai konstruksi hukum hingga potensi keterlibatan kekuatan global dalam kasus yang telah merambah ke dugaan tindak pidana makar tersebut disampaikan Dokter Tifa melalui kanal YouTube Dr tifa Official.

Menurut Dokter Tifa, terungkapnya penyadapan yang diduga menyasar hingga dua puluh ribu kontak termasuk percakapan kepala negara sejak dilantik pada 20 Oktober 2024 bukanlah kejadian mendadak, melainkan hasil investigasi panjang lembaga intelijen negara.

"Satu yang ingin saya sampaikan adalah tidak mungkin Presiden Prabowo itu tahunya ujuk-ujuk gitu kayak mendadak gitu sekarang gitu itu enggak, pasti ini adalah sebuah proses investigasi dengan memanfaatkan semua lembaga intelijen yang dimiliki dan bisa diperintahkan oleh Presiden Prabowo ya sebagai panglima tertinggi sebagai pemimpin tertinggi negara ini baik BIN BAIS dan sebagainya," ujar Dokter Tifa.

Ia menjelaskan bahwa selain upaya makar untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, terdapat empat tujuan strategis lain di balik aksi penyadapan tersebut, yakni penambangan data percakapan rahasia negara sebagai komoditas bernilai tinggi, pengintipan arah kebijakan geopolitik dan ekonomi nasional, pemantauan langkah penegakan hukum terhadap kejahatan sepuluh tahun terakhir, serta pemerasan pribadi.

"Jadi proses penyadapan itu enggak sederhana cuma kepo gitu pengin tahu apa yang dibicarakan atau ada skandal-skandal yang dibicarakan atau ada sesuatu yang ada di under the table gitu enggak sesederhana itu, satu tadi tambang data penyadapan itu adalah tambang data lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan seluruh rencana-rencana planning-planning dan segala macam strategi yang sedang dikerjakan oleh Presiden Prabowo beserta jajarannya," paparnya.

Lebih lanjut, Dokter Tifa menilai bahwa sanksi pidana delapan tahun penjara dalam Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terlalu ringan dibandingkan dampak ancaman terhadap kedaulatan negara, sehingga jerat pasal makar dalam gelar perkara Bareskrim bersama Kompolnas dinilai sudah tepat.

"Karena itu maka yang bisa menjadi koridor hukum agar pelaku-pelaku ini benar-benar menghasilkan chilling effect atau efek jera agar tidak terjadi lagi proses penyadapan ya harus dicari kesesuaian dengan pasal yang paling tinggi hukumannya apalagi kalau bukan makar kan karena makar itu hukumannya paling tinggi mati hukuman mati ya," tegasnya.

Dokter Tifa juga menduga kuat bahwa penerima manfaat utama dari operasi penyadapan ini tidak berhenti pada mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo maupun lingkaran penguasa sebelumnya, melainkan mengarah pada konsorsium kekuatan global yang merasa terancam oleh ketegasan Presiden Prabowo menegakkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Dan saya kuat dugaan bahwa kalau nanti Bareskrim ya kepolisian itu menelusuri secara lebih lanjut ini menghasilkan gurita yang sangat kompleks ya sampai kepada level kepentingan global pasti itu akan ke situ ya jadi end user-nya itu enggak mungkin cuma Jenderal Listyo Sigit Prabowo," pungkas Dokter Tifa menutup tayangan di kanal YouTube Dr tifa Official tersebut.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung