Repelita Jakarta - Gelombang penolakan dari kalangan pelajar terhadap program pemenuhan gizi gratis di wilayah Indonesia timur tidak menyurutkan langkah otoritas untuk tetap menggulirkan program tersebut.
Dinamika sosial serta respons kelembagaan terkait keberlanjutan pembagian makanan gratis di tanah Papua diulas secara komprehensif dalam tayangan berita dari kanal YouTube Tribun-Video.com pada hari Senin, 21 September 2026.
ADVERTISEMENT
Pembawa acara berita Agung Tri Laksono mengabarkan bahwa pihak otoritas pangan di daerah memastikan operasional distribusi pangan gratis akan tetap berjalan sesuai jadwal semula.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Nabire Marsel Asyerem memberikan klarifikasi eksternal bahwa jajaran struktural di daerah sama sekali tidak mempunyai wewenang yuridis untuk menghentikan program siber.
Dirinya menegaskan bahwa mandat penuh pelaksanaan program gizi tersebut murni berada di tangan pemerintah pusat sehingga daerah hanya bertindak sebagai eksekutor operasional lapangan.
Berdasarkan kutipan langsung dari pernyataan resminya pada hari Kamis, 17 September 2026, ia secara terbuka menyatakan "Kami hanya melaksanakan program dan tidak bisa membuat kebijakan sendiri".
Meskipun demikian, pihak kelembagaan menyatakan tetap menghormati hak berpendapat serta aksi penyampaian aspirasi di muka umum yang digelar oleh elemen pelajar.
Tercatat sekitar 27.000 jiwa penduduk di wilayah Kabupaten Nabire yang meliputi anak usia dini, pelajar, hingga ibu hamil masuk ke dalam daftar sasaran penerima manfaat nutrisi.
Aksi penolakan massal ini sebelumnya dimotori oleh barisan pemuda yang tergabung dalam wadah Solidaritas Pelajar West Papua pada hari Selasa, 15 September 2026.
Massa melakukan aksi berjalan kaki dari area Karang Tumatitis menuju kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah demi menuntut pengalihan anggaran makanan menjadi program sekolah gratis.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
