Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak agar pengusutan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti pada jajaran aparat kepolisian yang diduga terlibat langsung di lapangan.
ADVERTISEMENT
Menurut Usman Hamid, penelusuran hukum wajib diarahkan hingga menyentuh pihak yang menjadi pengguna akhir atau end user dari informasi intelijen tersebut, termasuk memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Ia mengingatkan bahwa pucuk pimpinan kepolisian maupun kepala badan intelijen pada dasarnya bekerja menghimpun data untuk kemudian diserahkan dan dimanfaatkan oleh pemegang kewenangan tertinggi.
Usman mempertanyakan logika hukum apabila seorang mantan Kapolri dianggap sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai motif dan kepentingan dalam operasi penyadapan berskala besar itu.
"Saya kira sebaiknya fokus pada mereka yang paling bertanggung jawab. Bahkan di level jenderal, Pak Sigit, saya kira sulit menjelaskan bahwa Pak Sigit satu-satunya orang yang memiliki motif dari penyadapan ini," ujar Usman, Jumat (20/11/2026).
Ia memaparkan bahwa data intelijen yang dihimpun oleh berbagai lembaga seperti Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI selalu bermuara kepada kepala negara.
"Seorang kepala Polri, seorang kepala badan intelijen, baik intelijen keamanan, intelijen negara, intelijen strategis, itu selalu bekerja memperoleh informasi-informasi intelijen untuk pada akhirnya digunakan oleh end user, oleh pengguna akhir. Dan pengguna akhir itu adalah presiden," tukasnya.
Lebih lanjut, Usman menjelaskan bahwa akses terhadap dokumen maupun informasi rahasia intelijen memiliki prosedur pengamanan yang sangat ketat dan membutuhkan izin khusus atau security clearance.
"Dan pengguna akhir itu adalah presiden. Siapapun yang mau mengakses itu harus punya security clearance, harus punya semacam izin yang khusus yang hanya bisa dipegang oleh seorang presiden," jelasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa praktik penyadapan tanpa prosedur peradilan yang sah tetap dapat dipersoalkan secara hukum, seraya mengaitkannya dengan skandal Watergate di Amerika Serikat pada tahun 1972 yang menyeret Presiden Richard Nixon.
"Dan informasi itu enggak boleh dibuka, kalau informasi itu dibuka dibawa ke pengadilan, dia harus ada izin pengadilan. Dan kalaupun izin, katakan kalaupun penyadapan itu dilakukan dan diberitahukan kepada presiden, penyadapan tanpa izin pengadilan itu juga bisa dipersoalkan," Usman menuturkan.
Berangkat dari konstruksi kewenangan tersebut, Usman menekankan bahwa penyidik harus mengusut tuntas siapa penerima manfaat utama di balik pengumpulan informasi rahasia tersebut.
"Jadi saya kira seorang kepala Polri, mantan kepala Polri, seorang kepala intelijen, di manapun itu, pasti terbiasa untuk mengorek informasi bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan ada kepentingan yang lebih besar," imbuhnya.
"Nah, karena itu saya kira end user-nya itu, pengguna akhirnya harus ditelusuri. Dan mungkin Pak Jokowi perlu diperiksa," tegas Usman.
Selain itu, Usman turut mengungkit kembali pengakuan terbuka Jokowi di hadapan barisan relawannya saat masih menjabat presiden mengenai pemanfaatan data intelijen untuk mengawasi pergerakan tokoh politik menjelang pemilihan umum.
"Karena Pak Jokowi pernah mengatakan di publik di hadapan para relawan pro-Jokowi, bahwa ia menggunakan data-data intelijen, baik itu Badan Intelijen Keamanan Kepolisian, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis militer, untuk memantau gerak-gerik tokoh politik," ungkapnya.
Menutup keterangannya, Usman menegaskan bahwa fungsi badan intelijen negara semestinya difokuskan untuk mendeteksi ancaman pertahanan dan keamanan nasional, bukan memata-matai aktivitas politik warga negara maupun partai politik yang sah secara konstitusi.
"Itu menjelang pemilu. Itu artinya apa? Itu artinya ada penggunaan intelijen bukan untuk urusan keamanan negara, bukan untuk urusan kepentingan intelijen untuk yustisial penegakan hukum," terangnya.
"Bukan untuk kepentingan intelijen pertahanan yang bisa mengumpulkan informasi apakah kita akan mengalami serangan militer dari negara lain, apakah kita akan mengalami serangan siber dari negara lain, melainkan digunakan untuk memantau rakyat sendiri atau partai politik yang sebenarnya kegiatan mereka kan sah," kuncinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok