Repelita Jakarta - Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Komjen Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun menyatakan keyakinannya mampu membongkar sosok pengendali utama di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto apabila dirinya dipercaya menangani penyidikan pada Minggu, 22 November 2026.
ADVERTISEMENT
Diskusi mendalam mengenai penelusuran aktor intelektual di atas mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta konstruksi jerat hukum makar tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube Nusantara TV.
Menurut Dharma Pongrekun, pengungkapan pihak penerima manfaat akhir atau end user dapat dilakukan dengan menarik garis waktu penyadapan mundur hingga ke titik awal mula perkara.
"Dari yang kepemimpinan yang terakhir ini tarik ke belakang tarik lagi terus tarik sampai ketemu mentoknya baru kita bilang 'Oh end user-nya siapa' tarik ke titik nol akan ketemu, pertanyaannya mau apa tidak hanya di situ aja kalau enggak ada yang lain," ujar Dharma Pongrekun dalam dialog tersebut.
Ketika pembawa acara menanyakan secara langsung apakah identitas dalang utama di balik operasi penyadapan itu benar-benar dapat dibongkar hingga tuntas, Dharma Pongrekun memberikan jawaban tegas.
"Kalau saya yang menyidik, terungkap," tegasnya.
Dalam perbincangan yang sama, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan bahwa penyadapan terhadap kepala negara dapat ditarik menuju pasal makar apabila terbukti bertujuan melemahkan fungsi pemerintahan, meskipun penyidik bersama jaksa wajib membuktikan unsur niat serta keterlibatan pihak pemesan.
Sementara itu, pakar telematika dan keamanan siber Didit menguraikan perbedaan antara penyadapan yang menyasar target spesifik secara berkelanjutan dengan pemantauan massal atau surveillance pada jaringan seluler di sekitar ring satu yang merekam ribuan nomor secara acak.
Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengingatkan agar penyidikan pasal makar berjalan profesional dan akuntabel karena para tersangka berpotensi membuka informasi sensitif demi pembelaan diri di ruang sidang yang dapat memicu kegaduhan luas.
Anggota DPR RI Jazilul Fawaid bersama pengamat politik Andi turut menekankan pentingnya transparansi penegakan hukum serta pengesahan payung regulasi penyadapan agar institusi kepolisian tidak dijadikan alat kekuasaan politik.
Menutup rangkaian dialog di kanal YouTube Nusantara TV tersebut, para narasumber sepakat bahwa penuntasan perkara yang menyeret perwira tinggi berpangkat bintang empat ini menjadi ujian besar bagi reformasi tata kelola kepolisian dan penegakan supremasi hukum di Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok