Repelita [Jakarta] - Desakan agar pemerintah segera menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis terus menguat dari kalangan mahasiswa.
Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mahasiswa secara terbuka menuntut transparansi anggaran serta evaluasi total terhadap kebijakan tersebut.
ADVERTISEMENT
Muhammad Abdi Maludin, koordinator aksi dari Universitas Bung Karno, menyebut bahwa Wakil Presiden pun menyadari adanya kendala serius di lapangan.
Hanya mencatat, tidak berkomentar. Sedikit dia juga merasakan kekacauan juga terhadap MBG juga, bahwa mungkin ada respons dari rakyat juga memicu rasa kekecewaan dari Mas Wapres, ujar Abdi saat memberikan keterangan.
Para mahasiswa mempertanyakan penggunaan anggaran yang dianggap sangat fantastis tanpa diiringi dengan mekanisme pelaporan yang jelas.
Tolong Pak Prabowo, anggaran itu sangat fantastis. Satu hari Rp1 triliun. Harus ada penjelasan dan data yang jelas, digunakan untuk apa? ungkap Abdi menegaskan tuntutannya.
Selain menyoroti efektivitas program, mereka juga menolak keras narasi bahwa gerakan demonstrasi ini dikendalikan oleh kekuatan politik tertentu.
Tidak ada unsur yang menunggangi kami. Itu murni kepentingan rakyat. Itu murni hasil dari gerakan kami di Universitas Bung Karno, tutur Abdi di hadapan awak media.
Mahasiswa saat ini tengah menunggu bukti nyata dari pemerintah atas tuntutan audit transparan serta kebijakan fiskal yang lebih memihak masyarakat.
Pihaknya telah memberikan batas waktu selama lima hari bagi pemerintah untuk memberikan kepastian atas aspirasi yang telah disampaikan.
Rakyat hari ini butuh kepastian. Itu sebabnya kami memberikan ultimatum 5x24 jam sebagai bentuk keresahan dan kemarahan rakyat, tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
