Repelita [Jakarta] - Meningkatnya keterlibatan figur berlatar belakang militer dan kepolisian dalam sektor pemerintahan sipil dinilai membawa risiko reputasi yang cukup besar bagi kedua institusi tersebut.
Padahal, salah satu esensi fundamental dari reformasi adalah mendorong TNI serta Polri menjadi lembaga profesional yang fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.
ADVERTISEMENT
Analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menekankan bahwa rentetan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini harus menjadi cermin bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
"Persoalannya bukan apakah seorang jenderal militer atau perwira polisi boleh menduduki jabatan sipil," ujar Ginting, Kamis (4/6/2026).
Ginting mempertanyakan apakah kebijakan penempatan tersebut benar-benar berpijak pada kebutuhan organisasi serta kompetensi profesional, atau justru hanya didasari oleh faktor kedekatan politik.
Ia menegaskan bahwa birokrasi dalam negara modern menuntut adanya profesionalisme, bukan sistem yang tumbuh subur karena praktik patronase maupun sekadar loyalitas terhadap kekuasaan.
Jabatan publik seyogianya diamanahkan kepada individu yang memiliki kualifikasi paling kompeten, bukan berdasarkan kedekatan dengan lingkaran elit penguasa saat ini.
"Pada akhirnya, kualitas pemerintahan tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya pangkat yang pernah disandang seseorang, melainkan oleh kemampuan dan integritasnya dalam menjalankan amanah publik," tegas Ginting.
Keresahan ini muncul seiring dengan terbongkarnya sejumlah kasus hukum yang melibatkan purnawirawan perwira tinggi yang sebelumnya dipercaya mengisi posisi strategis.
Contohnya meliputi pencopotan Jenderal Kehormatan (Purn) Agus Sutomo dari jabatannya di PT Agrinas Palma Nusantara serta kasus dugaan korupsi yang menyeret Letjen Kehormatan (Purn) Lodewijk Pusung bersama Irjen (Purn) Sonny Sanjaya.
Selain itu, Letjen (Purn) Djaka Budi Utama yang menjabat Direktur Jenderal Bea dan Cukai juga terseret dalam pusaran dugaan suap yang kini tengah dalam proses penyelidikan oleh KPK.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
