Repelita Jakarta - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengakui bahwa langkah membawa isu keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR RI akan menghadapi rintangan yang sangat berat.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menilai bahwa pergerakan politik di parlemen jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan proses hukum yang telah mereka tempuh di Mahkamah Konstitusi.
ADVERTISEMENT
Menurut pandangannya, benteng pertahanan koalisi pendukung pemerintah di parlemen tergolong sangat kokoh sehingga sulit diuji melalui jalur politik.
"Kita mesti paham, ketika Mahkamah Konstitusi tidak mengambil jalur tol untuk mendiskualifikasi Gibran, jalur yuridis yang sebenarnya konstitusional, maka kita akan melewati jalur yang berliku, penuh tanjakan tajam, dan macet. Kalau sepak bola, ini benteng pertahanannya catenaccio, ini parkir busnya, itu banyak dan sulit untuk bikin gol," kata Denny Indrayana sebagaimana terekam dalam tayangan kanal YouTube @DennyIndrayanaOfficial pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Di samping tebalnya benteng politik di parlemen, Denny juga menyoroti kendala teknis berupa jadwal agenda kerja para anggota dewan yang saat ini sedang memasuki masa reses.
Masa reses lembaga legislatif tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 9 Oktober hingga 9 November 2026.
"Saya dengan segala hormat, di samping masalah teknis, sekarang DPR dan DPD sedang reses. Ini ada lagi reses mereka ini. Kalau saya cek di Google, kapan resesnya, 9 Oktober sampai 9 November," tutur Denny dalam siaran video YouTube @DennyIndrayanaOfficial pada Sabtu, 10 Oktober 2026.
Kendati demikian, Denny mengaku tetap tidak merasa optimistis bahwa dewan akan bergerak cepat sekalipun masa reses nantinya telah usai.
Ia menegaskan bahwa satu-satunya faktor yang mampu membongkar kebuntuan politik di parlemen Senayan adalah tekanan serta dorongan gelombang aksi dari masyarakat luas.
"Lama ini. Ini kan kita lihat tidak akan ada pergerakan-pergerakan signifikan di DPR. Ini reses, enggak reses saja saya enggak yakin akan ada pergerakan. Nah, jalur di DPR adalah jalur yang dalam pemahaman saya sayangnya tidak mudah, kecuali rakyat memang melakukan gerakan masif dan signifikan," tegas Denny Indrayana lewat tayangan YouTube @DennyIndrayanaOfficial tanggal 10 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut mencerminkan betapa peliknya perjuangan hukum dan politik terkait polemik ijazah Gibran di tingkat dewan perwakilan rakyat.
Tanpa adanya keterlibatan publik secara masif, mekanisme konstitusional di parlemen diprediksi akan terus menemui jalan buntu akibat kuatnya konstelasi koalisi partai politik pendukung pemerintah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
