Repelita Jakarta - Posisi PDI Perjuangan beserta Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri kini ikut menjadi sorotan tajam di tengah munculnya gerakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mantan kader partai banteng moncong putih tersebut sekarang menjadi sasaran pertanyaan dari Denny Indrayana yang ingin mengetahui kepastian arah politik ke depan.
ADVERTISEMENT
Melalui tayangan video di kanal YouTube Refly Harun pada Jumat 9 Oktober 2026 Denny secara terbuka mempertanyakan di mana posisi dari partai penguasa tersebut.
Ia menilai respons dari Megawati sangat krusial mengingat Gibran beserta ayahnya yaitu Joko Widodo dibesarkan di dalam lingkungan politik partai tersebut.
“Bagaimana posisi PDI Perjuangan? PDI Perjuangan penting nih. Bu Mega bagaimana posisinya? Melihat kadernya, walaupun sudah mantan, Pak Jokowi dan Gibran memperlakukan bangsa Indonesia seperti ini,” kata Denny.
Pertanyaan menohok itu dilemparkan ketika Denny bersama tim hukum penggugat mulai merancang strategi baru setelah gugatan ijazah di Mahkamah Konstitusi kandas.
Mereka berencana untuk mendatangi sejumlah instansi legislatif dan markas partai politik demi menyuarakan tuntutan pemberhentian sang wakil presiden.
Pihak pemohon kini sedang mematangkan draf surat permohonan pertemuan resmi dengan perwakilan fraksi-fraksi yang ada di dalam gedung parlemen.
Langkah komunikasi awal juga diklaim sudah terjalin dengan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah guna membahas kelanjutan dari temuan di persidangan.
“Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD,” ujar Denny kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
Denny memaparkan bahwa partai politik memegang peranan yang sangat penting sebagai penentu kebijakan akhir dalam melihat keabsahan status dari putra sulung Jokowi itu.
Proses pemakzulan seorang pejabat negara secara konstitusi memang diharuskan melalui persetujuan mayoritas suara di dewan perwakilan sebelum bisa berlanjut.
Pakar hukum tata negara Refly Harun yang bertindak selaku kuasa hukum para penggugat ikut membeberkan alasan timnya mengarahkan sasaran ke kompleks parlemen.
Ia menyebut bahwa lembaga legislatif merupakan satu-satunya wadah yang diberikan hak penuh oleh undang-undang dasar untuk memulai proses pemberhentian.
“Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan the initial of impeachment, ya. Inisiasi untuk melakukan pemakzulan, itu pintu pertama,” kata Refly.
Refly menegaskan gerakan politik ini akan terus bergulir dan diharapkan bisa memicu perhatian dari pihak Istana Negara demi penegakan aturan hukum yang adil.
Meskipun saat ini upaya yang sedang berjalan masih berada pada tahap pengajuan permohonan diskusi serta penggalangan dukungan dari para elit partai.
Namun di tengah kencangnya dorongan pemakzulan tersebut Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo justru memilih untuk mengalihkan pandangan ke masalah nasional yang lain.
Ganjar meminta para pemangku kebijakan untuk tidak abai terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang saat ini sedang melanda wilayah Kalimantan.
“Bagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik,” kata Ganjar, Minggu (11/10/2026).
Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menilai masalah kabut asap berimbas buruk pada citra negara di mata internasional karena memicu protes dari negara tetangga.
Oleh sebab itu ia meminta seluruh elemen politik memprioritaskan pemadaman titik api dibandingkan larut dalam sengketa hasil sidang yang berkepanjangan.
“Kita malu sebagai bangsa tidak bisa membereskan ini dengan segera,” ujar Ganjar.
Pernyataan dari Ganjar tersebut belum memberikan jawaban pasti yang diinginkan oleh Denny terkait sikap resmi Megawati atas nasib politik mantan kadernya.
Pihak dewan pimpinan pusat partai banteng sejauh ini tampak lebih memilih fokus pada isu lingkungan hidup dan pelayanan langsung kepada kepentingan masyarakat.
Adapun polemik ijazah ini mencuat setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran karena perkara legal standing.
Meskipun di dalam pertimbangan hukumnya hakim menyebutkan tidak menemukan bukti otentik mengenai surat penyetaraan kelulusan luar negeri yang setingkat SMA.
Gerakan hukum kini bergeser menjadi perjuangan politik di parlemen demi mendesak para wakil rakyat menggunakan hak pengawasan mereka secara konstitusional.
Kepastian mengenai ke mana arah dukungan fraksi PDI Perjuangan dalam merespons mosi ini masih menunggu keputusan final dari sang ketua umum sendiri.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
