Repelita [Jakarta] - Pakar hukum tata negara melayangkan surat terbuka yang secara khusus membahas mekanisme konstitusional pencopotan jabatan wakil presiden.
Pesan terbuka tersebut turut menyoroti kontroversi tata letak kursi wakil presiden yang dinilai tidak mencerminkan kesetaraan lembaga kepresidenan.
ADVERTISEMENT
"Hari ini kita bahas soal konstitusi, yaitu bagaimana caranya memberhentikan Wakil Presiden," ujar Denny, dikutip Senin (27/7/2026).
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh menteri bidang hak asasi manusia yang membela kebijakan protokoler istana dalam rapat kabinet.
Pejabat kabinet itu menegaskan bahwa pengaturan posisi duduk pejabat tinggi negara murni karena kendala teknis ruangan yang terbatas.
"Jangan salah paham. Kemarin itu bukan hanya sidang kabinet seperti biasa," ujar Pigai.
Kapasitas ruang pertemuan yang padat serta kehadiran seluruh jajaran menteri memaksa panitia melakukan penyesuaian tempat duduk.
"Ruangnya sempit dan kursinya dempet-dempet. Semua menteri atau kepala eksekutif dan wakil menteri hadir," katanya.
Pemerintah memastikan polemik tata letak protokoler tersebut tidak perlu dihubungkan dengan spekulasi politik apapun (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
