Repelita Jakarta - Dendam tak berujung antara kelompok John Kei dan Nus Kei kembali memakan korban, kali ini Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, tewas ditikam di Bandara KS Tubun, Minggu (19/4/2026) siang.
Konflik horizontal yang telah berlangsung bertahun-tahun antara dua faksi dalam satu klan besar ini kembali memuncak dengan jatuhnya tumbal terbaru dari kalangan politisi.
ADVERTISEMENT
Pihak kepolisian bergerak cepat mengamankan dua orang pelaku tidak lama setelah insiden maut tersebut terjadi sekitar pukul 11.25 WIT.
Dua orang yang diringkus adalah Hendrikus Rahayaan alias Hendra, seorang atlet MMA, dan Finansius Ulukyanan alias Finis.
Sosok Hendrikus Rahayaan langsung menjadi sorotan karena diketahui memiliki hubungan darah sebagai keponakan dari John Kei, musuh bebuyutan korban.
Nus Kei dilaporkan tewas akibat luka tikaman senjata tajam yang sangat parah dan mengalami pendarahan hebat.
Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa politisi Partai Golkar ini tidak tertolong karena lukanya terlalu parah.
Kehadiran Nus Kei di Bandara KS Tubun diduga menjadi target serangan yang telah direncanakan oleh kelompok rivalnya.
Konflik antara kedua kelompok ini bukanlah hal baru dan telah menghiasi catatan kriminal nasional sejak bertahun-tahun.
Pada Juni 2020, kelompok John Kei melakukan serangan brutal di rumah Nus Kei di Green Lake City, Tangerang.
Penyerangan itu disertai aksi penembakan yang menewaskan seorang anak buah Nus Kei berinisial ER di Duri Kosambi.
Pada Oktober 2023, bentrokan kembali pecah di Kompleks Titian Indah, Bekasi, dengan korban jiwa dari kedua kubu.
Tewasnya Nus Kei di tanah kelahirannya sendiri menambah panjang daftar korban perselisihan keluarga yang tak kunjung usai.
Keterlibatan seorang atlet MMA profesional yang merupakan keponakan John Kei menunjukkan eskalasi konflik yang semakin brutal.
Pihak kepolisian kini memperketat pengamanan di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual untuk mengantisipasi aksi balas dendam.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
