Repelita Jakarta - Kritik tajam dilayangkan oleh kalangan parlemen terhadap rencana pelaksanaan program ekonomi kerakyatan di tingkat pedesaan pada tanggal 23 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Proyeksi tingkat kegagalan yang sangat tinggi menjadi sorotan utama dalam evaluasi rencana kebijakan tersebut.
Ketidaklayakan penentuan lokasi pembangunan infrastruktur penunjang dinilai berisiko menghamburkan anggaran negara secara sia-sia.
Informasi tersebut sebelumnya diunggah oleh akun @haijakarta.id yang merilis pernyataan kritis dari perwakilan rakyat, "Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, memperkirakan tingkat kegagalan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat mencapai lebih dari 90 persen. Ia juga menyoroti penggunaan Dana Desa serta pembangunan gerai yang dinilai kurang memperhatikan kelayakan lokasi. Deddy membandingkannya dengan gerai Alfamart dan Indomaret yang bermodal sekitar Rp500 juta, tetapi dinilai mampu membuka lapangan kerja dan menghasilkan keuntungan dalam waktu relatif cepat.".
Kekhawatiran mengenai efisiensi pemanfaatan dana pembangunan tersebut memicu perhatian serius dari pengamat kebijakan publik.
Perbandingan dengan tata kelola ritel modern swasta sengaja dimunculkan sebagai bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah.
Langkah ini diambil agar alokasi modal besar yang dikucurkan mampu memberikan timbal balik nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.
Hingga saat ini, wacana tata kelola badan usaha tingkat desa tersebut masih terus menuai kajian mendalam dari berbagai fraksi di DPR RI.
Pengawasan ketat terhadap realisasi program ini dipastikan akan terus berjalan guna mencegah potensi kerugian finansial daerah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
