Repelita Jakarta - Sebuah film dokumenter garapan jurnalis investigasi Dandhy Dwi Laksono kembali memantik perdebatan hangat mengenai arah pembangunan nasional, khususnya yang berlangsung di tanah Papua.
Dandhy mengungkapkan dugaan adanya kepentingan besar di balik proyek strategis nasional yang selama ini dibungkus dengan narasi ketahanan pangan dan energi.
ADVERTISEMENT
Dalam perbincangannya bersama Akbar Faizal, Dandhy menjelaskan bahwa film terbarunya berupaya mengurai apa yang ia sebut sebagai agenda lain di balik proyek-proyek tersebut.
Ia menilai pendekatan pembangunan yang dijalankan saat ini tidak sepenuhnya berangkat dari kebutuhan pangan, melainkan berkaitan erat dengan ekspansi industri energi berbasis lahan.
Narasi swasembada yang kerap disampaikan pemerintah, menurut Dandhy, terdengar kuat secara politik namun perlu diuji dari sisi dampak lingkungan dan sosial.
"Yang sedang terjadi ini adalah konversi hutan menjadi tanaman energi seperti biofuel. Itu yang kami temukan di lapangan," kata Dandhy dalam diskusi tersebut.
Dalam film dokumenter itu, wilayah Papua menjadi sorotan utama karena dinilai memiliki keterlibatan kekuatan militer dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan penguasaan lahan.
Dandhy mempertanyakan besarnya mobilisasi aparat keamanan di Papua yang menurutnya tidak sebanding dengan kekuatan kelompok bersenjata yang selama ini dijadikan alasan operasi.
"Pertanyaannya, ini benar-benar untuk mengeliminasi kelompok bersenjata atau ada agenda lain?" ujarnya mengkritisi.
Ia juga menyinggung kritik global terhadap Indonesia sebagai eksportir besar kelapa sawit, dimana pasar internasional semakin sensitif terhadap isu lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat.
"Pasar internasional sangat kritis terhadap cara kita mengelola sumber daya alam. Kalau standar etik diabaikan, produk kita akan terus bermasalah," ucapnya.
Dandhy mengaitkan fenomena ini dengan konsep kapitalisme negara, dimana negara kini semakin dominan dalam menguasai sektor-sektor strategis termasuk lahan dan energi.
"Kalau dulu kita mengenal demokrasi terpimpin, sekarang kita melihat kapitalisme yang terpimpin," katanya menambahkan.
Ia juga menyoroti persoalan kualitas kebijakan publik di Indonesia yang dinilai tidak berbasis pada kajian transparan dan terukur.
Dandhy mencontohkan proyek-proyek besar yang tetap berjalan meskipun belum memiliki rekam jejak keberhasilan dalam skala uji coba kecil.
"Di mana rasionalitasnya kalau uji coba kecil saja gagal, lalu langsung diperbesar?" ujarnya mempertanyakan.
Meski demikian, Dandhy mengakui adanya perkembangan positif dalam cara masyarakat berdiskusi, dimana perdebatan publik mulai bergeser dari isu identitas menuju isu kebijakan yang lebih substantif.
"Level percakapan kita sudah mulai naik. Itu indikator yang menurut saya cukup penting," katanya.
Ia menegaskan bahwa film yang digarap bersama sejumlah kolaborator tersebut tidak didanai oleh pihak tertentu dengan kepentingan politik.
"Kami tidak menerima bayaran dari film ini. Ini kerja kolektif untuk menyampaikan isu," ujarnya.
Baik Dandhy maupun Akbar Faizal sepakat bahwa perdebatan publik seharusnya menjadi sarana untuk memperkaya perspektif, bukan untuk dibungkam.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
