[BREAKING NEWS] Sidang Kasus Kuota Haji Terungkap: Ada Jatah 200 Kuota Bertuliskan ‘BIN’ Hingga Ribuan untuk Ormas

Repelita Jakarta - Persidangan kasus rasuah alokasi tambahan jemaah ibadah haji periode anggaran tahun 2023 hingga 2024 kembali menyingkap tabir gelap pembagian kuota kepada pelbagai instansi pemerintah serta pihak-pihak berkepentingan tertentu.

Agenda pemeriksaan saksi tersebut dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, 8 September 2026.

Tim Jaksa Penuntut Umum dari komisi antirasuah secara terbuka membeberkan dokumen rekapitulasi estimasi pembagian jemaah yang mencantumkan sandi khusus lembaga intelijen.

Temuan mengejutkan itu mengemuka tatkala saksi bernama Ridwan Kurniawan yang merupakan mantan pegawai honorer kementerian terkait dimintai keterangan atas catatan digital dalam perangkat komputernya.

Di hadapan majelis hakim, ia mengakui bahwa berkas elektronik tersebut diketik secara mandiri atas instruksi langsung dari pejabat struktural periode sebelumnya.

Berdasarkan lembar data yang dibacakan oleh pihak jaksa penuntut di persidangan, tercatat rincian alokasi kuota yang dibagikan ke pelbagai golongan.

Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di tanah air mendapatkan alokasi sejumlah seribu sembilan ratus kuota.

Subdirektorat kementerian keagamaan memperoleh jatah seribu lima ratus kuota, sementara biro perjalanan wisata khusus mendapatkan seribu kuota.

Selain itu, terdapat pula jatah bagi perusahaan penyedia visa sebanyak lima ratus kuota, serta alokasi khusus untuk lembaga legislatif sebanyak dua ratus kuota.

Catatan tersebut juga memuat alokasi untuk kalangan tokoh keagamaan muda sebanyak dua ratus kuota serta instansi intelijen negara dengan jumlah serupa.

Pihak jaksa penuntut umum langsung mendalami arti kode sandi tersebut guna memastikan peruntukan fasilitas istimewa itu kepada pihak yang dimaksud.

Anggota badan intelijen maksudnya siapa tuh, diperjelas, maksudnya badan intelijen, cecar ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani di ruang sidang.

Saksi yang duduk di kursi pesakitan lantas mengonfirmasi bahwa sandi tiga huruf tersebut memang merujuk langsung kepada instansi intelijen negara.

Badan intelijen negara dapat jatah juga, gitu, tegas hakim ketua mempertegas keterangan tersebut.

Kendati demikian, saksi berdalih bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui secara mendalam ihwal pembagian tersebut lantaran hanya bertindak sebagai juru ketik dokumen.

Kehadiran saksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan keterangan bagi empat orang terdakwa yang diseret ke meja hijau dalam skandal mega korupsi ini.

Para pesakitan tersebut mencakup mantan menteri agama, staf khusus menteri, direktur operasional biro perjalanan, serta pimpinan asosiasi penyelenggara haji.

Berdasarkan hasil audit investigasi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara, praktik culas ini ditengarai menimbulkan kerugian fantastis.

Negara mengalami kerugian keuangan hingga menembus angka lebih dari enam ratus dua puluh dua miliar rupiah akibat penyalahgunaan wewenang tersebut.

Nilai kerugian masif itu turut memberikan keuntungan tidak sah bagi ratusan korporasi penyelenggara ibadah haji khusus di tanah air.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok