Repelita Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional ratusan dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi memastikan standar kualitas layanan dan keamanan pangan tetap terjaga.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, mengungkapkan bahwa hingga kini sebanyak 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa telah disuspend.
ADVERTISEMENT
Dalam periode 6 hingga 10 April 2026 saja, terdapat tambahan 41 dapur yang dikenai sanksi penghentian operasional sementara.
Penindakan ini dilakukan setelah ditemukannya berbagai persoalan di lapangan, mulai dari aspek manajemen hingga kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional,” ujar Doni pada Sabtu (11/4/2026).
Dalam laporan harian, temuan yang muncul cukup beragam sepanjang pekan terakhir pemantauan.
Pada awal pekan, beberapa dapur disuspend karena tidak memiliki pengawas gizi dan keuangan, serta menyajikan menu yang dinilai tidak layak konsumsi.
Memasuki pertengahan pekan, jumlah pelanggaran meningkat dengan ditemukannya dapur yang masih dalam tahap renovasi tanpa standar memadai.
BGN juga menemukan dugaan kasus gangguan pencernaan di sejumlah daerah seperti Cimahi, Bogor, Tasikmalaya, hingga Bantul.
Masalah lain yang mencuat meliputi lemahnya manajemen organisasi serta kekurangan tenaga pengawas gizi di lapangan.
Sementara itu pada akhir pekan, penindakan masih berlanjut meskipun jumlah dapur yang disuspend mulai menurun.
Beberapa dapur kembali dihentikan operasionalnya akibat menu yang tidak sesuai standar serta dugaan kasus kesehatan pada penerima manfaat.
Tidak hanya di Pulau Jawa, tindakan serupa juga dilakukan di wilayah Indonesia bagian timur.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyebutkan bahwa dari sekitar 4.300 SPPG, sebanyak 165 dapur dihentikan sementara operasionalnya.
Mayoritas pelanggaran di wilayah timur terkait aspek dasar sanitasi yang sangat fundamental.
Banyak dapur yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan belum tersedianya instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
BGN menegaskan bahwa kebijakan suspend ini bersifat korektif, bukan penghentian permanen bagi program MBG.
Seluruh dapur yang terdampak diwajibkan melakukan pembenahan sesuai standar yang telah ditetapkan sebelum dapat kembali beroperasi.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berjalan luas, tetapi juga aman dan berkualitas bagi masyarakat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
