Repelita [Jakarta] - Desakan agar Presiden Prabowo Subianto menindak tegas dugaan keberadaan mafia alat utama sistem persenjataan di Kementerian Pertahanan disampaikan oleh Barisan Oposisi Indonesia.
Penindakan tersebut dinilai sangat krusial demi menjaga tata kelola pertahanan negara agar terbebas dari praktik pengadaan yang tidak efektif serta merugikan anggaran publik.
ADVERTISEMENT
Aktivis Barisan Oposisi Indonesia Andi Yusuf Gufrang menegaskan bahwa pembelian sarana pertahanan semestinya mengutamakan kepentingan penguatan militer ketimbang komersialisasi pencarian keuntungan semata.
"Mafia alutsista ini kan pikirannya cari untung, bukan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Makanya dia tidak akan peduli kalau kapal perang dan pesawat tempur yang dibeli rongsokan dan sudah tidak berguna lagi. Masak yang begini kita biarkan," ujar Gufrang dalam keterangan tertulis pada 27 Agustus 2026.
Persoalan profesionalisme dalam pemilihan mitra penyedia barang di lingkungan kementerian disebut sebagai pemicu munculnya keberadaan perantara ilegal tersebut.
Penunjukan vendor diimbau agar dilakukan secara terbuka guna mengantisipasi masuknya alutsista yang tidak selaras dengan kesepakatan spesifikasi awal atau berstatus bekas.
"Yang diimpor akhirnya alutsista bekas atau kapal perang yang tidak bisa digunakan. Atau yang biasa terjadi, spesifikasi pesawat tempur atau kapal perangnya tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak," kata Gufrang.
Isu dugaan penguasaan tunggal proyek pengadaan persenjataan oleh PT Republik Korpora Indonesia bernilai 2,45 miliar dolar Amerika Serikat turut menjadi perbincangan hangat.
Dominasi entitas usaha tersebut beserta sosok pemiliknya Norman Joesoef menjadi perhatian utama setelah sempat dikaitkan dengan wacana pembelian jet tempur Mirage 2000-5 yang akhirnya dibatalkan.
Kerja sama yang diduga melibatkan Excalibur International dalam transaksi terdahulu dinilai memunculkan rekam jejak yang patut dikritisi oleh masyarakat luas.
"Saya kira publik perlu memberi atensi terhadap perusahaan Republikorp milik Norman Joesoef ini. Banyak rekam jejak kurang baik tetapi malah ditunjuk sebagai vendor pengadaan proyek Kemhan. Jumlahnya bahkan sangat signifikan, hampir 30 persen dari nilai total proyek. Ini jelas monopoli," ujarnya.
Komitmen kepala negara dalam mengikis habis potensi penyimpangan anggaran negara di instansi pemerintah sangat dinantikan untuk menjamin kedaulatan wilayah.
Pengawasan ketat terhadap pemanfaatan dana pertahanan dipandang wajib berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan secara sah kepada publik.
"Saya kira Presiden Prabowo pasti akan menunjukkan komitmen dalam melawan mafia alutsista. Presiden Prabowo tentu tidak akan membiarkan sistem persenjataan dan pertahanan negara bobrok dan rusak karena keberadaan mafia alutsista," tutur Gufrang. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
