Repelita Jakarta - Pemerintah Indonesia membuka peluang besar untuk menghentikan pengiriman pasokan energi ke negara lain yang dinilai tidak menaruh rasa hormat kepada kedaulatan tanah air.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk ketegasan dalam menjaga martabat bangsa sekaligus mengamankan ketersediaan sumber daya di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
Kontrak kerja sama dengan pihak asing yang tidak kooperatif dalam hubungan antarnegara dipastikan akan dievaluasi total.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan sikap tersebut dalam acara peresmian penerimaan gas JNE#6 dan fasilitas produksi Lapangan Maha–South pada hari Kamis, 22 Oktober 2026.
Melalui kanal YouTube IDNTimes, ia menyampaikan bahwa kebijakan pemanfaatan kekayaan alam saat ini difokuskan penuh demi mencukupi hajat hidup masyarakat domestik terlebih dahulu.
Langkah pengetatan ini diambil menyusul adanya peningkatan volume produksi gas nasional secara bertahap.
Bahlil Lahadalia membeberkan pencapaian volume gas saat ini yang telah menyentuh angka 750 mm setelah mendapatkan suntikan pasokan baru sebesar 290 mm.
Kapasitas penampungan tersebut ditargetkan mengalami lonjakan masif hingga menyentuh angka 3.000 mm pada periode tahun 2028 sampai 2029 mendatang.
Berdasarkan hasil rapat kabinet paripurna bersama Presiden, arahan utama pemerintah sudah sangat jelas untuk memprioritaskan seluruh hasil produksi demi ketahanan energi nasional.
Pemerintah juga berencana membangun pusat hilirisasi petrokimia di wilayah Kalimantan Timur dengan memanfaatkan bahan baku gas yang tersedia.
Alasan pemilihan lokasi di daerah bertujuan agar masyarakat setempat mendapatkan dampak ekonomi langsung, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan baru hingga peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Langkah hilirisasi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kemajuan daerah di luar ibu kota.
Terkait hubungan internasional, Bahlil Lahadalia menyatakan tidak akan segan memutus kerja sama dengan negara yang kerap meremehkan posisi Indonesia.
Sebaliknya, kerja sama baru siap dibangun dengan negara-negara yang saling menghormati meski sebelumnya belum terikat jalinan kontrak resmi.
Sikap ini berlandaskan pada asas kesetaraan agar kedaulatan bangsa yang diraih melalui perjuangan panjang di masa lalu tidak dipandang sebelah mata oleh pihak manapun.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
